Mencari Partnership Proyek Bandara
Selasa, 14 Desember 2021 - 15:28 WIB
Pemerintah menawarkan skema kerja sama pengelolaan bandara di Tanah Air dengan menggandeng perusahaan asing. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
SEBAGAI negara kepulauan, Indonesia membutuhkan transportasi udara agar bisa menghubungkan antarpulau dan membantu mobilitas penduduk lewat jalur udara. Keberadaan bandar udara (bandara) sangat vital sebagai infrastruktur utama transportasi udara.
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek infrastruktur, termasuk bandara masih menjadi prioritas meskipun pandemi Covid-19 masih melanda. Bahkan, tak hanya bandara, banyak proyek infrastruktur megah yang juga dibangun di tengah situasi pandemi.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan saat ini ada 351 bandara di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, 2016-2021, bandara baru bertambah 87 unit, yang umumnya merupakan bandara penerbangan domestik. Dari 351 bandara yang tercatat itu, sebagian besar (57,8% atau 203 bandara) dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Selain itu, 77 bandara dikelola Pemerintah Daerah dan 28 unit bandara dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (15 unit oleh PT Angkasa Pura 1, dan 19 unit oleh PT Angkasa Pura 2). Sisanya, dikelola oleh TNI dan swasta. Ada dua BUMN yang bertugas mengelola bandara di Indonesia, yakni Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II.
Namun sayangnya, di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, proyek infrastruktur tak sepenuhnya berjalan mulus. Kondisi ekonomi yang masih mengalami tekanan, tentunya berimbas pada daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi antardaerah pun ikut terhambat.
Pemerintah pun tak tinggal diam dengan kondisi ini, bahkan harus memutar otak bagaimana agar proyek infrastruktur tidak mandek. Berbagai skema dilakukan pemerintah agar pembangunan bandara tetap bisa dilaksanakan. Pemerintah menawarkan skema kerja sama pengelolaan bandara di Tanah Air dengan menggandeng perusahaan asing.
Bandara Komodo misalnya, merupakan proyek bandara pertama yang melibatkan investor asing. Pemenang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek tersebut adalah PT Cardig Aero Service Tbk (CAS), Changi Airports International Pte Ltd (CAI), dan Changi Airports MENA Pte Ltd.
Konsorsium Cardig dan Changi menanamkan investasi sebesar Rp1,2 triliun dalam kurun waktu maksimal lima tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal pengembangan Bandara Komodo. Selain itu, konsorsium juga akan menyediakan belanja operasional sebesar Rp5,7 triliun dalam kurun waktu 25 tahun. Setelah masa konsesi 25 tahun berakhir, konsorsium akan menyerahkan kembali pengelolaan Bandara Komodo kepada pemerintah.
Selain Bandara Komodo, sejumlah bandara yang ditawarkan diantaranya Bandara Internasional Kualanamu Medan yang dijajaki ke investor asal India.
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek infrastruktur, termasuk bandara masih menjadi prioritas meskipun pandemi Covid-19 masih melanda. Bahkan, tak hanya bandara, banyak proyek infrastruktur megah yang juga dibangun di tengah situasi pandemi.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan saat ini ada 351 bandara di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, 2016-2021, bandara baru bertambah 87 unit, yang umumnya merupakan bandara penerbangan domestik. Dari 351 bandara yang tercatat itu, sebagian besar (57,8% atau 203 bandara) dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Selain itu, 77 bandara dikelola Pemerintah Daerah dan 28 unit bandara dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (15 unit oleh PT Angkasa Pura 1, dan 19 unit oleh PT Angkasa Pura 2). Sisanya, dikelola oleh TNI dan swasta. Ada dua BUMN yang bertugas mengelola bandara di Indonesia, yakni Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II.
Namun sayangnya, di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, proyek infrastruktur tak sepenuhnya berjalan mulus. Kondisi ekonomi yang masih mengalami tekanan, tentunya berimbas pada daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi antardaerah pun ikut terhambat.
Pemerintah pun tak tinggal diam dengan kondisi ini, bahkan harus memutar otak bagaimana agar proyek infrastruktur tidak mandek. Berbagai skema dilakukan pemerintah agar pembangunan bandara tetap bisa dilaksanakan. Pemerintah menawarkan skema kerja sama pengelolaan bandara di Tanah Air dengan menggandeng perusahaan asing.
Bandara Komodo misalnya, merupakan proyek bandara pertama yang melibatkan investor asing. Pemenang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek tersebut adalah PT Cardig Aero Service Tbk (CAS), Changi Airports International Pte Ltd (CAI), dan Changi Airports MENA Pte Ltd.
Konsorsium Cardig dan Changi menanamkan investasi sebesar Rp1,2 triliun dalam kurun waktu maksimal lima tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal pengembangan Bandara Komodo. Selain itu, konsorsium juga akan menyediakan belanja operasional sebesar Rp5,7 triliun dalam kurun waktu 25 tahun. Setelah masa konsesi 25 tahun berakhir, konsorsium akan menyerahkan kembali pengelolaan Bandara Komodo kepada pemerintah.
Selain Bandara Komodo, sejumlah bandara yang ditawarkan diantaranya Bandara Internasional Kualanamu Medan yang dijajaki ke investor asal India.
Lihat Juga :
tulis komentar anda