PKS Minta Pelibatan 10 Aplikasi di Program Prakerja Gratis
Rabu, 22 April 2020 - 20:42 WIB
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pelibatan 10 aplikasi start up dan unicorn dalam program Kartu Prakerja gratis. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyayangkan pelibatan 10 aplikasi start up dan unicorn dalam program Kartu Prakerja sarat konflik kepentingan di tengah pandemi COVID-19 yang mana, pemiliknya merupakan pejabat-pejabat lingkar Istana Presiden.
Untuk itu, dia mengusulkan agar pelibatan 10 aplikasi untuk pelatihan skill masyarakat dilakukan secara sukarela atau gratis tanpa harus dibayar oleh pemerintah. “Hal penting dalam pengelolaan Prakerja yakni, jangan ada konflik interest, jangan ada KKN dengan orang-orang terdekat pejabat atau pengambil kebijakan, harus ada transparansi dalam pengelolaan dan harusnya 10 start up yang akan terlibat, memberikan bantuan free. Inilah saatnya semua anak bangsa berkontribusi mengatasi masa sulit pandemi ini,” kata Kurniasih saat dihubungi SINDOnews, Rabu (22/4/2010).
Menurut Kurniasih, di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat yang rentan terdampak wabah, hendaknya pemerintah dan para stakeholders tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek. Banyak rakyat menangis karena sudah kesulitan dalam menyambung hidup sehari-hari. “Inilah saatnya pemerintah dan para stakeholders hadir memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan minimal kepada rakyat Indonesia. Ini bukan saat yang tepat memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” ujarnya. (Baca juga: Jokowi Harus Turun Tangan Atasi Konflik Kepentingan di Program Prakerja)
Politisi PKS ini berpendapat, pengelolaan Kartu Prakerja ini bukanlah proyek tapi amanah negara dan bangsa untuk membantu para pekerja korban ekonomi di masa pandemi ini. Siapapun pengelolanya, harus bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat dalam pengelolaannya secara transparan, adil dan merata.
Untuk itu, dia mengusulkan agar pelibatan 10 aplikasi untuk pelatihan skill masyarakat dilakukan secara sukarela atau gratis tanpa harus dibayar oleh pemerintah. “Hal penting dalam pengelolaan Prakerja yakni, jangan ada konflik interest, jangan ada KKN dengan orang-orang terdekat pejabat atau pengambil kebijakan, harus ada transparansi dalam pengelolaan dan harusnya 10 start up yang akan terlibat, memberikan bantuan free. Inilah saatnya semua anak bangsa berkontribusi mengatasi masa sulit pandemi ini,” kata Kurniasih saat dihubungi SINDOnews, Rabu (22/4/2010).
Menurut Kurniasih, di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat yang rentan terdampak wabah, hendaknya pemerintah dan para stakeholders tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek. Banyak rakyat menangis karena sudah kesulitan dalam menyambung hidup sehari-hari. “Inilah saatnya pemerintah dan para stakeholders hadir memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan minimal kepada rakyat Indonesia. Ini bukan saat yang tepat memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” ujarnya. (Baca juga: Jokowi Harus Turun Tangan Atasi Konflik Kepentingan di Program Prakerja)
Politisi PKS ini berpendapat, pengelolaan Kartu Prakerja ini bukanlah proyek tapi amanah negara dan bangsa untuk membantu para pekerja korban ekonomi di masa pandemi ini. Siapapun pengelolanya, harus bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat dalam pengelolaannya secara transparan, adil dan merata.
Lihat Juga :