Jabatan Wamen Banyak yang Lowong, Mensesneg: Tak Harus Diisi Semuanya
Rabu, 01 Desember 2021 - 17:25 WIB
Mensesneg Pratikno menyebutkan tidak semua posisi wamen yang kosong harus diisi. Peraturan tersebut sifatnya dinamis berdasarkan kebutuhan organisasi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Dalam beberapa waktu terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka jabatan wakil menteri (wamen) untuk sejumlah kementerian. Adanya jabatan wamen tersebut mendorong spekulasi di publik bahwa akan terjadi reshuffle kabinet .
Namun demikian, faktanya hingga kini sejumlah jabatan wamen yang dibuka Presiden Jokowi belum terisi. Jabatan yang belum terisi tersebut antara lain Wamendikbudristek, Wamenpan RB, Wamen Investasi, Wamen ESDM, hingga Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Baca juga: Soal Pernyataan Jenderal Dudung, Imam Shamsi Ali: Tuhan Tidak Perlu Dikaitkan dengan Etnis
Saat dikonfirmasi mengenai jabatan yang masih lowong itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebutkan tidak semua posisi wamen harus diisi. Peraturan tersebut sifatnya dinamis berdasarkan kebutuhan organisasi.
"Dalam Perpres kelembagaan beberapa kementerian, memang ada posisi wakil menteri, tetapi tidak semuanya diisi. Diisi sesuai kebutuhan. kita sendiri secara kelembagaan akan merancang organisasi itu bersifat dinamis. Walaupun ada posisinya, tidak berarti harus diisi, itulah mengapa ada beberapa kementerian yang ada pos wamen diisi, ada beberapa yang lain tidak diisi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Namun demikian, faktanya hingga kini sejumlah jabatan wamen yang dibuka Presiden Jokowi belum terisi. Jabatan yang belum terisi tersebut antara lain Wamendikbudristek, Wamenpan RB, Wamen Investasi, Wamen ESDM, hingga Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Baca juga: Soal Pernyataan Jenderal Dudung, Imam Shamsi Ali: Tuhan Tidak Perlu Dikaitkan dengan Etnis
Saat dikonfirmasi mengenai jabatan yang masih lowong itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebutkan tidak semua posisi wamen harus diisi. Peraturan tersebut sifatnya dinamis berdasarkan kebutuhan organisasi.
"Dalam Perpres kelembagaan beberapa kementerian, memang ada posisi wakil menteri, tetapi tidak semuanya diisi. Diisi sesuai kebutuhan. kita sendiri secara kelembagaan akan merancang organisasi itu bersifat dinamis. Walaupun ada posisinya, tidak berarti harus diisi, itulah mengapa ada beberapa kementerian yang ada pos wamen diisi, ada beberapa yang lain tidak diisi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Lihat Juga :