Musda Demokrat Riau Kisruh, Kubu Moeldoko: Cerita AHY tentang Demokrasi Omong Kosong
Rabu, 01 Desember 2021 - 11:27 WIB
Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menilai Musda Demokrat Riau yang ricuh menunjukkan cerita AHY tentang demokrasi di Partai Demokrat hanya omong kosong. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Kubu Moeldoko mendapat bahan untuk menyerang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) . Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Partai Demokrat Riau yang digelar, Selasa (30/11/2021), diwarnai kericuhan. Bahkan sejumlah kader sampai membakar kaus Partai Demokrat lantaran kecewa terhadap AHY.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau Asri Auzar memutuskan keluar dari partai berlambang segitiga berlian tersebut. Ia kecewa DPP Demokrat pimpinan AHY menyetujui Musda V DPD Riau yang dinilai ilegal karena melanggar AD/ART Partai.
Juru Bicara KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko, Muhammad Rahmad menilai Partai Demokrat pimpinan AHY baru saja mempertontonkan demokrasi abal-abal di Provinsi Riau. "Musyawarah Daerah (Musda) dilakukan menggunakan tangan besi, tidak mengikuti AD/ART dan mengangkangi hak-hak konstitusi anggota," kata Rahmad, Rabu (1/12/2021).
Baca juga: DPP Restui Usulan Jadwal Musda DPD Demokrat Sulsel
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, seorang Ketua DPD bisa saja diganti sebelum masa jabatannya berakhir karena hal-hal khusus. Penggantian itu dilakukan dalam forum Musyawarah Daerah Luar Biasa atau disebut Musdalub. Sementara jika pergantian karena SK masa jabatan akan berakhir, maka dilakukan dalam forum Musda.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau Asri Auzar memutuskan keluar dari partai berlambang segitiga berlian tersebut. Ia kecewa DPP Demokrat pimpinan AHY menyetujui Musda V DPD Riau yang dinilai ilegal karena melanggar AD/ART Partai.
Juru Bicara KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko, Muhammad Rahmad menilai Partai Demokrat pimpinan AHY baru saja mempertontonkan demokrasi abal-abal di Provinsi Riau. "Musyawarah Daerah (Musda) dilakukan menggunakan tangan besi, tidak mengikuti AD/ART dan mengangkangi hak-hak konstitusi anggota," kata Rahmad, Rabu (1/12/2021).
Baca juga: DPP Restui Usulan Jadwal Musda DPD Demokrat Sulsel
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, seorang Ketua DPD bisa saja diganti sebelum masa jabatannya berakhir karena hal-hal khusus. Penggantian itu dilakukan dalam forum Musyawarah Daerah Luar Biasa atau disebut Musdalub. Sementara jika pergantian karena SK masa jabatan akan berakhir, maka dilakukan dalam forum Musda.
Lihat Juga :