Bicara di Webinar Partai Perindo, Sekjen PDIP: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Gempuran Radikalisme & Terorisme

JAKARTA - Webinar Partai Perindo mengupas sisi lain dari gerakan dan tantangan paham radikalisme yang mengancam demokrasi di Indonesia. Hal itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk "Tantangan, Radikalisme & Konsolidasi Demokrasi” digelar Partai Perindo pada Selasa (23/11/2021).

Dalam webinar tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan persoalan intoleransitidak terlepas dari potret yang ada di tengah masyarakat, sehingga mereka gampang terpengaruh ideologi radikalisme. Untuk itu, dirinya mendesak agar paham radikalisme dibasmi sedini mungkin dengan tetap mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang inklusif berdasarkan Pancasila.

"Akar radikalisme dan terorisme harus dicegah dari dini, dengan menolak berbagai bentuk intoleransi," kata Hasto saat menjadi pembicara dalam webinar tersebut.

Menurutnya, banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya paham radikalisme di tengah masyarakat. Mulai dari faktor kemiskinan, ketidakadilan, kepemimpinan dan peranan kelompok-kelompok radikal internasional terhadap gerakan intoleransi yang ada di Indonesia.

"Akar persoalan radikalisme berangkat dari kemiskinan dan penghinaan yang begitu panjang. Kemiskinan menjadi lahan yang mudah dari proses indroktrinisasi yang membutakan alam pikir," jelasnya.



Diakuinya, dengan melihat realitas kehidupan sosial di masyarakat saat ini, banyak cara dilakukan untuk melakukan indoktrinasi memuja gerakan intoleransi, sehingga menjadi lahan tumbuh suburnya paham radikalisme dan terorisme. Mulai dari menyusup kelas ekonomi masyarakat bawah hingga menyasar lembaga pendidikan tinggi.

"Dari berbagai kajian yang dilakukan terdapat suatu proses infiltrasi dalam mempengaruhi pola pikir mahasiswa-mahasiswi untuk melibatkan diri dalam bentuk-bentuk tindakan radikalisme," ungkapnya.

Untuk itu, ditegaskan Hasto negara tidak boleh kalah dengan gempuran paham radikalisme dan terorisme karena negara bertujuan melindungi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia. Artinya, tidak boleh ada pembenaran atas nama keadilan, kemiskinan ataupun pemahaman apapun yang membutakan terhadap kemanusian dengan melakukan intoleransi dan gerakan radikalisme tersebut.

"Dengan membangun demokrasi Pancasila, alat-alat negara harus secara jeli melihat persoalan-persoalan yang sudah meresahkan dan melakukan pencegahan," ungkap Hasto.