Penundaan Muktamar ke-34 NU Disinyalir karena Ada Kepentingan Politik

JAKARTA - Penundaan Muktamar ke 34 Nadhlatul Ulama (NU) disinyalir ada kepentingan politik. Karena NU dinilai bukan hanya memiliki kekuatan kultural di Indonesia tetapi juga kekuatan politik di luar partai politik (parpol).

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. Fadhli juga turut menyampaikan bahwa elite-elite berebut ingin menanam atau menaruh orang-orang di NU dengan tujuan politik di 2024.

"NU salah satu ormas Islam yang besar dan cukup diperhitungkan baik dalam segi keisalamanya kemudian dari segi politik memang secara kultural NU tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik. Kedua saya menilai bahwa ada sejumlah elite-elite politik yang ingin coba bermain di situ salah satunya kemungkinan menanam atau mendukung salah satu pasangan calon untuk kepentingan 2024," kata Fadhli data dihubungi MNC Portal, Jumat,(19/11/2021).



Menurut Fadhli, jika kepentingan politik masuk ke dalam Muktamar NU artinya tidak terlepas dari konfik kepentingan di NU sementara. Karena NU bukanlah lembaga yang berafiliasi dengan salah satu kepentingan politik.





"Kalau kemudian ada penundaan, saya kira kemungkinan dari internal panitia memang berpikir bahwa ada faktor-faktor yang mengendus para politisi elite politik. Ada yang ingin mengacaukan atau semacam intervensi Muktamar NU dengan cara salah satu nya menitipkan atau menanam orang orang mereka di muktamar NU. NU salah satu yang memiliki kekuatan. Basisnya massanya di mana-mana kemudian cukup kuat," kata Fadhli.

Fadhli berharap, NU dapat menjadi salah satu ormas yang terus menjadi barisan dalam menjaga kemoderatan Islam. Dalam arti bahwa NU selalu menyebar prinsip Islam Rahmatan Lil Alamin. "NU harus segera bersifat kritis terhadap pemerintah kalau ada persoalan yang menyangkut keumatan dan kebangsaan kita," tutur Fadhli.