Jokowi Harus Turun Tangan Atasi Konflik Kepentingan di Program Prakerja
Rabu, 22 April 2020 - 17:19 WIB
Presiden Jokowi harus turun langsung mengatasi konflik kepentingan dalam program kartu prakerja. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Keterlibatan sejumlah aplikasi start up dan unicorn milik pejabat lingkar Istana Kepresidenan dalam program Kartu Prakerja mendapatkan berbagai respons negatif dari publik. (Baca juga: Jokowi Diminta Waspadai Pejabat 'Aji Mumpung' di Tengah Covid-19)
Meskipun CEO Ruang Guru Adamas Belva Devara sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo. Pemerintah khususnya Presiden harus proaktif membersihkan nama pemerintah dari berbagai konflik kepentingan di program Prakerja itu. (Baca juga: Stafsus Jokowi Mundur, Polemik Ruangguru di Kartu Prakerja Belum Tentu Hilang)
“Indonesia inikan negara hukum dan sistem pemerintahannya pun mengedepankan hukum sebagai panglima, itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan menghormati hukum. Makanya sangat berkepentingan sekali Istana melakukan penunjukkan langsung beberapa perusahaan stafsus dan lingkaran Istana untuk kelola Kartu Prakerja,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan saat dihubungi SINDOnews, Rabu (22/4/2020).
Meskipun sejumlah stafsus sudah mengundurkan diri, menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat itu, pemerintah tetap harus menyelesaikan segala konflik kepentingan di tubuh pemerintah khususnya, dalam program Prakerja. Bahkan, itu harus dibersihkan sendiri oleh Jokowi mengingat dia pimpinan tertinggi pemerintah.
Meskipun CEO Ruang Guru Adamas Belva Devara sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo. Pemerintah khususnya Presiden harus proaktif membersihkan nama pemerintah dari berbagai konflik kepentingan di program Prakerja itu. (Baca juga: Stafsus Jokowi Mundur, Polemik Ruangguru di Kartu Prakerja Belum Tentu Hilang)
“Indonesia inikan negara hukum dan sistem pemerintahannya pun mengedepankan hukum sebagai panglima, itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan menghormati hukum. Makanya sangat berkepentingan sekali Istana melakukan penunjukkan langsung beberapa perusahaan stafsus dan lingkaran Istana untuk kelola Kartu Prakerja,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan saat dihubungi SINDOnews, Rabu (22/4/2020).
Meskipun sejumlah stafsus sudah mengundurkan diri, menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat itu, pemerintah tetap harus menyelesaikan segala konflik kepentingan di tubuh pemerintah khususnya, dalam program Prakerja. Bahkan, itu harus dibersihkan sendiri oleh Jokowi mengingat dia pimpinan tertinggi pemerintah.
Lihat Juga :