Aktivis 98 Nilai Kritik Fadli Zon Soal Banjir Sintang Tidak Etis

JAKARTA - Kritik anggota DPR RI Fadli Zon terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait banjir di Sintang, Kalimantan Barat disesalkan para aktivis 98 yang tergabung dalam Barikade 98. Sebagai kader Partai Gerindra yang berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, Fadli zon dinilai tidak etis.

Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani mengatakan, masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi- KH. Ma'ruf Amin adalah sesuatu yang sejak awal disesali oleh Barikade 98. "Kami bahkan menilai sejak awal tidak ada manfaatnya sama sekali masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi-KH.Ma'ruf Amin," ujar Benny Rhamdani, Rabu (17/11/2021).

Benny menjelaskan, sejak Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI pada 23 Oktober 2019 lalu, sampai saat ini pendukung Prabowo tetap melakukan serangan kepada pemerintahan Jokowi. Bahkan terkadang serangan-serangan Fadli Zon ini adalah serangan yang mengarah kepada pribadi Jokowi dengan melemparkan berita bohong, cenderung menghasut masyarakat.





"Sikap Fadli Zon ini, bahkan sejak awal Prabowo diberi posisi sebagai Menhan RI, dan satu kursi (menteri) lainnya ditempati kader Partai Gerindra, Fadli Zon terus melakukan serangan kepada pemerintah Jokowi-KH Ma'ruf Amin," katanya.

Padahal, kata Benny, jika hanya kritik terhadap pemerintahan, Barikade 98 menghormati siapapun termasuk kepada partai politik yang bukan menjadi bagian pendukung pemerintah. "Kami ingin buktikan, hingga hari ini kami tidak pernah mempersoalkan kritik Partai Demokrat, tidak pernah mempersoalkan kritik dari PKS. Tidak pernah kami mengomentari kritik-kritik partai yang tidak menjadi bagian pemerintah," tegas Benny.



Benny pun menjelaskan alasan pihaknya harus mempersoalkan sikap Fadli Zon tersebut. "Karena dia adalah kader Partai Gerindra. Dan Gerindra serta Prabowo saat ini menjadi bagian koalisi pemerintah, yang konsekuensi logis ketika sudah menjadi bagian koalisi harus memberikan dukungan penuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah," tuturnya.

Dalam pandangan Barikade 98, kata Benny, konsekuensi logis bahkan moral dan etis, bergabungnya partai politik dalam koalisi pemerintah atau pemenang pilpres, termasuk Gerindra, maka sikap politik partai maupun seluruh jajaran pengurus dan kader partai wajib memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

"Jadi tidak hanya konsekuensi logis tapi secara moral dan etis, siapapun partai politik sekali pun awalnya oposisi atau bukan bagian dari pihak pemenang dalam pilpres, tapi ketika dia menyatakan bergabung dalam koalisi, maka wajib hukumnya untuk memberikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah," kata Benny.