Fraksi PDIP Sebut RUU Ciptaker Bentuk Negara Hadir untuk Bantu Rakyat
Jum'at, 05 Juni 2020 - 16:20 WIB
Anggota Baleg dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, pembahasan RUU Ciptaker di klaster UMKM jadi bukti negara hadir mendukung ekonomi kerakyatan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) di klaster UMKM menjadi bukti bahwa negara hadir untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
(Baca juga: Ajukan Tiga Nama, Ini Alasan Fraksi PKS Akhirnya Masuk Panja RUU Ciptaker)
"Dalam pembahasan klaster ini, semua fraksi sangat antusias dan total. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dibahas secara komprehensif dan terbuka. Kami dari legislatif memang berharap bahwa RUU ini bisa menjadi bentuk hadirnya negara untuk memajukan ekonomi kerakyatan," kata Hendrawan kepada media, Jumat (5/6/2020).
(Baca juga: RUU Cipta Kerja Terus Bergulir di DPR)
Menurut Hendrawan, keberpihakan pada UMKM merupakan ciri dari demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan. "Semangat Nawa Cita yang digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan memang ingin menghadirkan peranan negara yang lebih substansif di sektor ekonomi yang dekat dengan masyarakat," ucapnya.
Politikus yang masuk dalam panitia kerja RUU Cipta Kerja ini juga melihat aspek penting klaster UMKM akan memiliki dampak yang positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Hal ini karena mayoritas sektor ekonomi Indonesia memang ditopang oleh sektor UMKM.
"Persaingan ekonomi secara global membuat sektor UMKM di Indonesia memerlukan enabling environment agar bisa bersaing. Perizinan yang lebih cepat, stimulus yang lebih efektif. Ini supaya kita bisa bersaing dan ini yang kita harapkan bisa lolos lewat RUU Cipta Kerja," lanjut Hendrawan.
Pembahasan draf RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah, memang ditargetkan bisa selesai dalam 100 hari. Namun, Hendrawan melihat hal ini akan sedikit bergeser.
"Saat ini kan kondisinya sedang tidak biasa, kami tetap mengupayakan agar substansi yang diinginkan pemerintah tetap terakomodasi tapi masukan dari berbagai fraksi agar drafnya lebih baik juga masuk," ungkap Hendrawan.
(Baca juga: Ajukan Tiga Nama, Ini Alasan Fraksi PKS Akhirnya Masuk Panja RUU Ciptaker)
"Dalam pembahasan klaster ini, semua fraksi sangat antusias dan total. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dibahas secara komprehensif dan terbuka. Kami dari legislatif memang berharap bahwa RUU ini bisa menjadi bentuk hadirnya negara untuk memajukan ekonomi kerakyatan," kata Hendrawan kepada media, Jumat (5/6/2020).
(Baca juga: RUU Cipta Kerja Terus Bergulir di DPR)
Menurut Hendrawan, keberpihakan pada UMKM merupakan ciri dari demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan. "Semangat Nawa Cita yang digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan memang ingin menghadirkan peranan negara yang lebih substansif di sektor ekonomi yang dekat dengan masyarakat," ucapnya.
Politikus yang masuk dalam panitia kerja RUU Cipta Kerja ini juga melihat aspek penting klaster UMKM akan memiliki dampak yang positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Hal ini karena mayoritas sektor ekonomi Indonesia memang ditopang oleh sektor UMKM.
"Persaingan ekonomi secara global membuat sektor UMKM di Indonesia memerlukan enabling environment agar bisa bersaing. Perizinan yang lebih cepat, stimulus yang lebih efektif. Ini supaya kita bisa bersaing dan ini yang kita harapkan bisa lolos lewat RUU Cipta Kerja," lanjut Hendrawan.
Pembahasan draf RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah, memang ditargetkan bisa selesai dalam 100 hari. Namun, Hendrawan melihat hal ini akan sedikit bergeser.
"Saat ini kan kondisinya sedang tidak biasa, kami tetap mengupayakan agar substansi yang diinginkan pemerintah tetap terakomodasi tapi masukan dari berbagai fraksi agar drafnya lebih baik juga masuk," ungkap Hendrawan.
(maf)
tulis komentar anda