Kisruh Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Tuding AHY Sengaja Ingin Seret Pemerintah

JAKARTA - Juru bicara kubu Moeldoko Muhammad Rahmad meminta Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) tidak mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan merespons pernyataan resmi AHY dari Amerika Serikat yang menyebut nama Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP dalam kisruh Partai Demokrat .

Menurut Rahmad, pernyataan AHY tersebut keliru dan tidak dapat dibenarkan. "Agar tidak terjadi persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat, dan untuk menghindari persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, Partai Demokrat KLB Deli Serdang berkewajiban menyampaikan hal yang sesungguhnya," ujar Rahmad, Jumat (12/11/2021).





Ia menjelaskan KSP adalah nama jabatan dalam lembaga kepresidenan yang diangkat dan di bawah kendali presiden.

"Dengan menyebut nama jabatan Kepala Staf Presiden, maka AHY telah menyeret lembaga kepresidenan dalam konflik Partai Demokrat yang didalam berbagai kesempatan disebut pihak AHY sebagai pelaku kudeta dan pembegal Partai Demokrat," kata Rahmad.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi menugaskan Moeldoko karena aspek kompetensi dan prestasi. "Dan itu tidak ada kaitannya dengan posisi Pak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang," tegas Rahmad.

Apalagi, kata Rahmad, Moeldoko menerima jabatan ketua umum bukan atas kemauan sendiri, dan bukan pula atas perintah Presiden Jokowi.

"Tapi itu adalah atas permintaan kader kader Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa, di Deli Serdang. Pak Moeldoko menerima amanah sebagai Ketua Umum adalah atas nama pribadi, dan tidak ada kaitannya dengan jabatan beliau sebagai Kepala Staf Presiden," ungkapnya.



Rahmad mengatakan AHY punya motif di balik pernyataannya. "AHY sepertinya ingin merusak citra dan mendiskreditkan Pemerintahan Presiden Jokowi. AHY sepertinya memiliki target untuk merusak nama baik lembaga kepresidenan dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden kedalam konflik internal Partai Demokrat. AHY sepertinya ingin menyeret lembaga di bawah kendali Presiden Jokowi, seolah-olah terlibat dalam soal kudeta dan begal politik di tubuh Partai Demokrat," ujar dia.

Padahal, lanjut Rahmad, Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly telah menyampaikan berkali-kali secara terbuka, bahwa pemerintah tidak pernah terlibat dan tidak ada urusan dengan konflik internal Partai Demokrat.

"Hal itu tentu pula termasuk Lembaga kepresidenan, karena Lembaga kepresidenan adalah di bawah kendali presiden dan bagian dari pemerintah," jelas Rahmad.