Hasto Sindir Politik Bansos Era SBY, Demokrat Balik Serang Kasus Juliari Batubara
Selasa, 02 November 2021 - 07:10 WIB
Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara ihwal pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto soal penggunaan politik bansos pada era SBY. Foto/presiden.go.id/Abror
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara ihwal pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto soal penggunaan politik bantuan sosial (Bansos) pada Pemilu 2009 silam. Herzaky mengatakan jika tidak setuju dengan bansos digelontorkan di era SBY, Hasto justru terlihat seperti anti membantu rakyat miskin.
"Apa Hasto setujunya maling bansos seperti teman satu partainya, Juliari Batubara. Jadi Mensos malah garong bansos untuk rakyat kecil di tengah pandemi?" ujar Herzaky kepada wartawan, Selasa (2/11/2021). Baca juga: Hasto Singgung Politik Bansos di Era Kepemimpinan Presiden SBY
Jika terus menuduh SBY menggunakan bansos untuk Pemilu 2009, Herzaky meminta Hasto harus siap mempertanggungjawabkan fitnahnya. Menurutnya, kondisi ini justru terjadi pada partainya yang sudah terang-benderang salah seorang kadernya yang curang dan berupaya memanipulasi di Pemilu 2019 dengan menyogok Komisioner KPU.
Di samping itu, ia menanggap lebih baik menggelontorkan bansos sebesar Rp22 triliun untuk membantu rakyat kecil daripada menggelontorkan Rp27 triliun untuk kereta cepat yang hanya akan dipakai segelintir elite.
"Apa Hasto setujunya maling bansos seperti teman satu partainya, Juliari Batubara. Jadi Mensos malah garong bansos untuk rakyat kecil di tengah pandemi?" ujar Herzaky kepada wartawan, Selasa (2/11/2021). Baca juga: Hasto Singgung Politik Bansos di Era Kepemimpinan Presiden SBY
Jika terus menuduh SBY menggunakan bansos untuk Pemilu 2009, Herzaky meminta Hasto harus siap mempertanggungjawabkan fitnahnya. Menurutnya, kondisi ini justru terjadi pada partainya yang sudah terang-benderang salah seorang kadernya yang curang dan berupaya memanipulasi di Pemilu 2019 dengan menyogok Komisioner KPU.
Di samping itu, ia menanggap lebih baik menggelontorkan bansos sebesar Rp22 triliun untuk membantu rakyat kecil daripada menggelontorkan Rp27 triliun untuk kereta cepat yang hanya akan dipakai segelintir elite.
Lihat Juga :