Jawab Kritik Hasto, JK Beberkan Keputusan Penting yang Diambil Era SBY

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menjawab pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) banyak rapat tetapi tidak ada keputusan. JK sendiri memiliki segudang pengalaman di pemerintahan, mulai dari jabatan menteri pada era Presiden Gus Dur dan Megawati, hingga menjadi Wakil Presiden di era SBY dan Jokowi.

Menurut JK, setiap pemimpin memiliki gayanya sendiri dan tidak bisa disamakan. "Tanpa bermaksud membandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama. Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas," kata JK melalui keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).

JK menuturkan, di era SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN pada 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126%. Keputusan kenaikan BBM itu adalah yang terbesar dalam sejarah. Namun, kata JK, kebijakan tersebut tidak diiringi dengan demonstrasi atau protes dari rakyat karena dibarengi dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

Baca juga: Jansen Demokrat Sebut Hasto PDIP Tidur di Era SBY





"Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126%, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT," ucap JK.

Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet pada 2006, sehingga defisit APBN terjaga dengan aman. "Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui di kabinet dan banyak lagi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai," katanya.

JK menambahkan, rapat-rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet," katanya.