KLHK Optimistis Tujuh Tahun Lagi Indonesia Bebas Senyawa Berbahaya PCBs
Kamis, 28 Oktober 2021 - 17:14 WIB
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, tujuh tahun lagi Indonesia bebas senyawa berbahaya PCBs. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menaruh perhatian serius terhadap bahaya Polychlorinated Biphenyls (PCBs) bagi lingkungan.
Hal itu diungkapkan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri LHK No 29 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Kamis (28/10/2021).
Menurut Vivien, kegiatan diseminasi yang diadakan bersama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) secara daring mulai 26 Oktober hingga 18 November 2021 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam atas peraturan terbaru. Baca juga: Menteri LHK: 2 Tahun Ini, Indonesia Berhasil Cegah Bencana Asap Karhutla
Vivien menjelaskan, sejak 2001 pemerintah Indonesia telah menjalankan rangkaian kebijakan pengelolaan PCBs berdasarkan Konvensi Stockholm yang menjadi salah satu rujukan masyarakat dunia dalam pengelolaan lingkungan hidup. ”Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 3 undang-undang (UU), 2 Peraturan Pemerintah (PP), dan 3 Peraturan Menteri (Permen) LHK untuk mengatur pengelolaan limbah PCBs,” katanya.
Hal itu diungkapkan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri LHK No 29 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Kamis (28/10/2021).
Menurut Vivien, kegiatan diseminasi yang diadakan bersama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) secara daring mulai 26 Oktober hingga 18 November 2021 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam atas peraturan terbaru. Baca juga: Menteri LHK: 2 Tahun Ini, Indonesia Berhasil Cegah Bencana Asap Karhutla
Vivien menjelaskan, sejak 2001 pemerintah Indonesia telah menjalankan rangkaian kebijakan pengelolaan PCBs berdasarkan Konvensi Stockholm yang menjadi salah satu rujukan masyarakat dunia dalam pengelolaan lingkungan hidup. ”Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 3 undang-undang (UU), 2 Peraturan Pemerintah (PP), dan 3 Peraturan Menteri (Permen) LHK untuk mengatur pengelolaan limbah PCBs,” katanya.
Lihat Juga :