PKS: PCR untuk Semua Moda Transportasi Memberatkan Masyarakat
Kamis, 28 Oktober 2021 - 14:00 WIB
Dia pun mengingatkan bahwa Indonesia pada Juli lalu pernah sampai pada kondisi diagnosis suspek dapat dinyatakan cukup dengan Swab Antigen. "Ketika seseorang positif, otomatis dihitung terkena suspek, begitu juga sebaliknya," imbuhnya.
Dia juga mengingatkan Indonesia juga pernah sampai pada kondisi level PPKM sudah menurun signifikan di suatu daerah dapat diganti dengan Swab Antigen. Lagipula, kata dia, harga tes PCR yang diturunkan menjadi Rp300.000 sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat mahal.
"Apalagi definisi moda transportasi umum untuk semua jenis. Bayangkan, KRL dengan tarif Rp3.000, angkot juga yang harganya juga di bawah Rp5.000 hal ini tentunya sangat tidak rasional. Jika semua harus PCR, maka PKS minta PCR digratiskan menggunakan subsidi dari BPJS Kesehatan," katanya.
Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan SDM, sistem informasi, booking tiket secara online, dan sebagainya untuk mencegah antrian panjang yang berisiko tidak menjaga jarak. Dia menilai itu perlu dilakukan pemerintah untuk menegakkan disiplin prokes di terminal, bandara, stasiun, dan juga di angkutannya.
"Juga pengawasan di angkutan agar para penumpang tidak melepaskan maskernya, bahkan tidak perlu makan minum di dalam angkutan," pungkasnya.
Dia juga mengingatkan Indonesia juga pernah sampai pada kondisi level PPKM sudah menurun signifikan di suatu daerah dapat diganti dengan Swab Antigen. Lagipula, kata dia, harga tes PCR yang diturunkan menjadi Rp300.000 sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat mahal.
"Apalagi definisi moda transportasi umum untuk semua jenis. Bayangkan, KRL dengan tarif Rp3.000, angkot juga yang harganya juga di bawah Rp5.000 hal ini tentunya sangat tidak rasional. Jika semua harus PCR, maka PKS minta PCR digratiskan menggunakan subsidi dari BPJS Kesehatan," katanya.
Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan SDM, sistem informasi, booking tiket secara online, dan sebagainya untuk mencegah antrian panjang yang berisiko tidak menjaga jarak. Dia menilai itu perlu dilakukan pemerintah untuk menegakkan disiplin prokes di terminal, bandara, stasiun, dan juga di angkutannya.
"Juga pengawasan di angkutan agar para penumpang tidak melepaskan maskernya, bahkan tidak perlu makan minum di dalam angkutan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :