Kemendagri: Daerah PPKM Level 4 Dilarang Gelar Pilkades Serentak
Senin, 18 Oktober 2021 - 15:47 WIB
Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak dilarang di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan kepala desa ( pilkades ) serentak dilarang di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) level 4. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa pelaksanaan pilkades serentak hanya diperbolehkan di daerah berlevel 3, 2, dan 1.
Selain itu pilkades serentak juga dilarang di desa berzona merah. Dia mengatakan meskipun kabupaten atau kotanya berlevel 3, desa berzona merah PPKM mikronya juga dilarang menggelar pilkades.
“Desanya masih zona merah PPKM mikro juga tidak boleh meskipun level PPKM-nya bukan 4,” tuturnya, Senin (18/10/2021).
Yusharto mengatakan bahwa sampai akhir tahun masih ada 141 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkades serentak. “Total 233 kabupaten/kota dengan jumlah desa 14.606. Sampai saat ini yang sudah melaksanakan sampai dengan saat ini 72 kabupaten/kota. Yang menunda pelaksanaan sampai 2022 itu ada 20 kabupaten/kota,” ujarnya.
Dia memastikan pilkades serentak yang telah digelar belum melahirkan klaster penularan Covid-19. Menurutnya, karena protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik.
“Selama ini belum ada klaster penularan karena dipantau benar. Protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Selain itu pilkades serentak juga dilarang di desa berzona merah. Dia mengatakan meskipun kabupaten atau kotanya berlevel 3, desa berzona merah PPKM mikronya juga dilarang menggelar pilkades.
“Desanya masih zona merah PPKM mikro juga tidak boleh meskipun level PPKM-nya bukan 4,” tuturnya, Senin (18/10/2021).
Yusharto mengatakan bahwa sampai akhir tahun masih ada 141 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkades serentak. “Total 233 kabupaten/kota dengan jumlah desa 14.606. Sampai saat ini yang sudah melaksanakan sampai dengan saat ini 72 kabupaten/kota. Yang menunda pelaksanaan sampai 2022 itu ada 20 kabupaten/kota,” ujarnya.
Dia memastikan pilkades serentak yang telah digelar belum melahirkan klaster penularan Covid-19. Menurutnya, karena protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik.
“Selama ini belum ada klaster penularan karena dipantau benar. Protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda