Tarik Ulur Jadwal Pemilu 2024, PKS Sarankan Jokowi Ikut KPU
Kamis, 07 Oktober 2021 - 12:10 WIB
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa persoalan belum diputuskannya jadwal Pemilu ini lantaran munculnya usulan jadwal pelaksanaan Pemilu pada tanggal 15 Mei 2024. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Jadwal pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 kembali ditunda diputuskan oleh pihak pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu. Hal ini membuat sejumlah pihak mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa persoalan belum diputuskannya jadwal Pemilu ini lantaran munculnya usulan jadwal pelaksanaan Pemilu pada tanggal 15 Mei 2024. Menurutnya, opsi pemerintah itu sebenarnya baik agar tidak terlalu awal ada pergerakan dan tidak terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya. Baca juga: Tanggal Pemilu 2024 Deadlock, Golkar Tepis Ada Upaya Perpanjang Masa Jabatan Presiden
"Tapi baiknya, Pak Jokowi ikut KPU saja. Karena simulasi yang dilakukan sudah matang dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu kita berkualitas," ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).
Ketua DPP PKS itu mengakui semua opsi yang ada memang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilu Februari 2024, kata dia, kelebihannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan. Sedangkan Pemilu Mei 2024 memudahkan dan menurunkan anggaran tapi kualitas bisa terganggu.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa persoalan belum diputuskannya jadwal Pemilu ini lantaran munculnya usulan jadwal pelaksanaan Pemilu pada tanggal 15 Mei 2024. Menurutnya, opsi pemerintah itu sebenarnya baik agar tidak terlalu awal ada pergerakan dan tidak terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya. Baca juga: Tanggal Pemilu 2024 Deadlock, Golkar Tepis Ada Upaya Perpanjang Masa Jabatan Presiden
"Tapi baiknya, Pak Jokowi ikut KPU saja. Karena simulasi yang dilakukan sudah matang dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu kita berkualitas," ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).
Ketua DPP PKS itu mengakui semua opsi yang ada memang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilu Februari 2024, kata dia, kelebihannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan. Sedangkan Pemilu Mei 2024 memudahkan dan menurunkan anggaran tapi kualitas bisa terganggu.
Lihat Juga :