Buya Syafii Maarif Sebut Tak Bijak Bicara Pemakzulan Presiden
Selasa, 02 Juni 2020 - 06:22 WIB
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif menyatakan, dalam situasi pandemi virus Corona, mengajak semua elemen bahu membahu dan sinergis. Foto/SINDOnews
SEMARANG - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif menyatakan, dalam situasi sangat berat yang sedang dipikul oleh bangsa dan negara Indonesia dengan situasi pandemi virus Corona (Covid-19), mengajak semua elemen bahu membahu untuk mencari jalan keluar dan sinergis.
(Baca juga: Sebanyak 333.415 Spesimen Diperiksa untuk Temukan Kasus Positif Covid-19)
"Amatlah tidak bijak jika ada sekelompok orang berbicara tentang pemakzulan presiden yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan prinsip konstitusionalitas," kata Buya Syafii Maarif dalam siaran pers, Selasa (2/6/2020).
(Baca juga: New Normal di Daerah Disesuaikan Hasil Kajian Epidemiologi Covid-19)
Pernyaatan Buya tersebut menanggapi acara MAHUTAMA dan Kolegium Jurist Institute yang menyelenggarakan webinar nasional bertema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Corona.
Acara itu diikuti sejumlah pembicara, yakni Ketua Dewan Pertimbangan MUI PUsat Din Syamsuddin, Ketum MAHUTAMA Aidul Fitriciada, Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi, dan guru besar FH Unpad Susi Harijanti, mantan Wamenkumham Denny Indrayanan, pengamat politik Refli Harun, pengamat hukum Bivitri Susanti, hingga pakar Pancasila Suteki.
"Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita dan bisa juga menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat," jelasnya.
Terpisah, Ketua PW Muhamadiyah Wilayah Jawa Tengah Kyai Tafsir menyampaikan bahwa Muhammadiyah dalam posisi untuk membangun bangsa, membangun negara bersama-sama seluruh komponen bangsa.
"Muhammadiyah tidak mau terjebak dalam kepentingan politik praktis tertentu, oleh karenanya selama adanya diskusi, simposium dan seminar untuk kepentingan membangun bangsa dan perdamaian umat," kata Kiai Tafsir.
"Muhammadiyah akan selalu mendukung, selama bukan untuk kepentingan politik praktis tertentu," pungkasnya.
(Baca juga: Sebanyak 333.415 Spesimen Diperiksa untuk Temukan Kasus Positif Covid-19)
"Amatlah tidak bijak jika ada sekelompok orang berbicara tentang pemakzulan presiden yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan prinsip konstitusionalitas," kata Buya Syafii Maarif dalam siaran pers, Selasa (2/6/2020).
(Baca juga: New Normal di Daerah Disesuaikan Hasil Kajian Epidemiologi Covid-19)
Pernyaatan Buya tersebut menanggapi acara MAHUTAMA dan Kolegium Jurist Institute yang menyelenggarakan webinar nasional bertema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Corona.
Acara itu diikuti sejumlah pembicara, yakni Ketua Dewan Pertimbangan MUI PUsat Din Syamsuddin, Ketum MAHUTAMA Aidul Fitriciada, Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi, dan guru besar FH Unpad Susi Harijanti, mantan Wamenkumham Denny Indrayanan, pengamat politik Refli Harun, pengamat hukum Bivitri Susanti, hingga pakar Pancasila Suteki.
"Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita dan bisa juga menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat," jelasnya.
Terpisah, Ketua PW Muhamadiyah Wilayah Jawa Tengah Kyai Tafsir menyampaikan bahwa Muhammadiyah dalam posisi untuk membangun bangsa, membangun negara bersama-sama seluruh komponen bangsa.
"Muhammadiyah tidak mau terjebak dalam kepentingan politik praktis tertentu, oleh karenanya selama adanya diskusi, simposium dan seminar untuk kepentingan membangun bangsa dan perdamaian umat," kata Kiai Tafsir.
"Muhammadiyah akan selalu mendukung, selama bukan untuk kepentingan politik praktis tertentu," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda