Nasdem Dukung Usulan Dana Banpol untuk Penanganan Covid-19
Selasa, 21 April 2020 - 19:39 WIB
Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Willy Aditya. Foto/SINDOnews/Rico Afrido Simanjuntak
JAKARTA - Fraksi Partai Nasdem DPR sepakat atas usulan pengalihan penggunaan dana bantuan politik (banpol) untuk penanganan virus Corona (Covid-19) yang saat ini melanda Tanah Air.
"Pada prinsipnya Partai Nasdem senantiasa sepakat dengan gagasan yang konstruktif. Nasdem bahkan secara mandiri sudah menyisihkan 50 persen gaji para anggota legislatifnya untuk membantu penanganan Covid-19. Jadi, inisiatif-inisiatif semacam ini bukan hal baru bagi Nasdem," tutur Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Willy Aditya, Selasa (21/4/2020).
Termasuk dalam konteks banpol seperti yang diusulkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menurut Willy, Partai NasDem secara prinsip sepakat.
"Yang penting jelas bentuk dan peruntukkannya. Termasuk agensi yang akan mengelolanya terkait penaganan Covid-19. Jangan sampai sekadar realokasi saja, tetapi tetapi tidak jelas jenis alokasinya untuk apa dan bagaimana dialokasikannya," tutur Willy.( )
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengatakan, jangan sampai realokasi anggaran sekadar menjadi formalitas atau gimmick semata.
"Perlu diidentifikasi di mana titik lemah penanganan Covid-19 sejauh ini. Apakah di sisi sosialisasinya, kesadaran warganya, atau di level paramedisnya. Setelah itu dilihat juga bentuk seperti apa yang mesti jadi pilihan realokasi banpol ini. Yang penting bukan sekadar memberi sumbangan atau gimmick saja. Nanti kita bisa terjebak dalam seremoni atau sekadar gugur kewajiban saja," tutur Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Nasdem ini.
Karena itu, lanjut Willy, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pihak yang mengelola dana banpol ini perlu merumuskan langkah dan peruntukannya seperti apa.
"Kemendagri bisa berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 atau bisa menerima masukan dari pengurus partai di daerah dan wilayah. Yang penting terwujud kesepahaman di antara pihak pemberi dan penerima banpol," urainya.
Menurutnya, meskipun nilainya kecil, tetapi itu bisa dirasakan sebagai wujud bantuan dalam rangka penanganan terhadap wabah. Misalnya dikonversi menjadi masker dan gerakan sadar bermasker di tengah warga.
"Atau mungkin alokasi dana akan diperuntukkan secara khusus bagi penambahan APD para tenaga medis di wilayah masing-masing penerima banpol. Intinya, yang penting adalah bantuan ini benar-benar bermakna dan menjadi bagian dari gerakan gotong-royong seluruh anak bangsa, sekaligus upaya bersama untuk mengatasi wabah corona yang tengah melanda," katanya.
Dengan begitu, maksud dan tujuan dari realokasi anggaran bisa tercapai, yakni pendidikan politik bagi warga negara.
"Pada prinsipnya Partai Nasdem senantiasa sepakat dengan gagasan yang konstruktif. Nasdem bahkan secara mandiri sudah menyisihkan 50 persen gaji para anggota legislatifnya untuk membantu penanganan Covid-19. Jadi, inisiatif-inisiatif semacam ini bukan hal baru bagi Nasdem," tutur Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Willy Aditya, Selasa (21/4/2020).
Termasuk dalam konteks banpol seperti yang diusulkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menurut Willy, Partai NasDem secara prinsip sepakat.
"Yang penting jelas bentuk dan peruntukkannya. Termasuk agensi yang akan mengelolanya terkait penaganan Covid-19. Jangan sampai sekadar realokasi saja, tetapi tetapi tidak jelas jenis alokasinya untuk apa dan bagaimana dialokasikannya," tutur Willy.( )
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengatakan, jangan sampai realokasi anggaran sekadar menjadi formalitas atau gimmick semata.
"Perlu diidentifikasi di mana titik lemah penanganan Covid-19 sejauh ini. Apakah di sisi sosialisasinya, kesadaran warganya, atau di level paramedisnya. Setelah itu dilihat juga bentuk seperti apa yang mesti jadi pilihan realokasi banpol ini. Yang penting bukan sekadar memberi sumbangan atau gimmick saja. Nanti kita bisa terjebak dalam seremoni atau sekadar gugur kewajiban saja," tutur Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Nasdem ini.
Karena itu, lanjut Willy, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pihak yang mengelola dana banpol ini perlu merumuskan langkah dan peruntukannya seperti apa.
"Kemendagri bisa berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 atau bisa menerima masukan dari pengurus partai di daerah dan wilayah. Yang penting terwujud kesepahaman di antara pihak pemberi dan penerima banpol," urainya.
Menurutnya, meskipun nilainya kecil, tetapi itu bisa dirasakan sebagai wujud bantuan dalam rangka penanganan terhadap wabah. Misalnya dikonversi menjadi masker dan gerakan sadar bermasker di tengah warga.
"Atau mungkin alokasi dana akan diperuntukkan secara khusus bagi penambahan APD para tenaga medis di wilayah masing-masing penerima banpol. Intinya, yang penting adalah bantuan ini benar-benar bermakna dan menjadi bagian dari gerakan gotong-royong seluruh anak bangsa, sekaligus upaya bersama untuk mengatasi wabah corona yang tengah melanda," katanya.
Dengan begitu, maksud dan tujuan dari realokasi anggaran bisa tercapai, yakni pendidikan politik bagi warga negara.
(dam)
tulis komentar anda