PPKM Terus Berlanjut, Pemerintah Diminta Tak Bikin Kebijakan Tumpang Tindih
Jum'at, 10 September 2021 - 17:30 WIB
Grafik penularan virus Corona (Covid-19) di Indonesia tetap menunjukkan ada penambahan kasus pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Grafik penularan virus Corona (Covid-19) di Indonesia tetap menunjukkan ada penambahan kasus pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ). Hal ini pun menuai masukan dari politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS).
Baca Juga: PPKM
Baca juga: Mgdalenaf Bagikan Trik Pesan Makanan lewat GoFood Saat PPKM
"Dan saat PPKM itu di longgarkan, level 4 dan turun hingga ke level 2 jumlah kasus baru menurun tajam. Ini bukti bahwa beban masyarakat menjadi berkurang, sehingga imunitasnya bertambah. Ini yang saya lihat yang terjadi di seluruh Indonesia seperti itu," kata Bambang, Jumat (10/9/2021).
"Termasuk di Surabaya dan di Sidoarjo, dari sini Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan kepada masyarakat yang menggunakan transportasi publik," tambahnya,
Karena masyarakat kata Bambang, yang menggunakan transportasi publik terutama jarak jauh, baik dengan pesawat maupun kapal laut dan kereta api, merupakan kegiatan yang sesaat dan singkat bagi seluruh kegiatan masyarakat itu sendiri.
Sebetulnya menurut dia, Pemerintah tidak perlu membuat kebijakan dengan persyaratan yang begitu ribet dan tumpang tindih, harusnya pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, tidak menggunakan transportasi pribadi yang sulit dipantau.
"Sehingga dengan transportasi publik pergerakan masyarakat bisa dipantau lebih maksimal, karena identitas KTP terdata di transportasi publik. Jadi persyaratan tumpang tindih antara vaksin 2 kali maupun Antigen dan PCR yang menjadi beban masyarakat menggunakan transportasi publik supaya ditinjau ulang," ungkapnya.
Dikatakan Bambang, bila vaksin dari pemerintah ini bisa dipercaya dan bagus efikasinya, seharusnya tidak perlu dengan persyaratan lainnya, antigen atau PCR.
Baca Juga: PPKM
Baca juga: Mgdalenaf Bagikan Trik Pesan Makanan lewat GoFood Saat PPKM
"Dan saat PPKM itu di longgarkan, level 4 dan turun hingga ke level 2 jumlah kasus baru menurun tajam. Ini bukti bahwa beban masyarakat menjadi berkurang, sehingga imunitasnya bertambah. Ini yang saya lihat yang terjadi di seluruh Indonesia seperti itu," kata Bambang, Jumat (10/9/2021).
"Termasuk di Surabaya dan di Sidoarjo, dari sini Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan kepada masyarakat yang menggunakan transportasi publik," tambahnya,
Karena masyarakat kata Bambang, yang menggunakan transportasi publik terutama jarak jauh, baik dengan pesawat maupun kapal laut dan kereta api, merupakan kegiatan yang sesaat dan singkat bagi seluruh kegiatan masyarakat itu sendiri.
Sebetulnya menurut dia, Pemerintah tidak perlu membuat kebijakan dengan persyaratan yang begitu ribet dan tumpang tindih, harusnya pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, tidak menggunakan transportasi pribadi yang sulit dipantau.
"Sehingga dengan transportasi publik pergerakan masyarakat bisa dipantau lebih maksimal, karena identitas KTP terdata di transportasi publik. Jadi persyaratan tumpang tindih antara vaksin 2 kali maupun Antigen dan PCR yang menjadi beban masyarakat menggunakan transportasi publik supaya ditinjau ulang," ungkapnya.
Dikatakan Bambang, bila vaksin dari pemerintah ini bisa dipercaya dan bagus efikasinya, seharusnya tidak perlu dengan persyaratan lainnya, antigen atau PCR.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda