Soal New Normal, Pemerintah Diminta Belajar dari Korea Selatan
Minggu, 31 Mei 2020 - 12:42 WIB
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi meminta pemerintah belajar dari Korea Selatan soal New Normal. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Pemerintah diminta belajar dari Korea Selatan. Sebab, baru dua pekan Korea Selatan (Korsel) menerapkan New Normal saat ini angka positif COVID-19 di negara itu meningkat kembali.
"Jangan terburu-buru menggelar New Normal, belajar dari Korsel, baru dua pekan mereka bikin New Normal, sekarang sudah naik lagi angka COVID-19 nya. Akibatnya sekarang Korsel akan melakukan pembatasan kembali," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2020). (Baca juga: Kritik New Normal, Pakar Epidemiologi: Utamakan Keamanan dan Kesehatan Masyarakat)
Apalagi, kata dia, masih ada wilayah yang recovery ratenya rendah seperti Surabaya. Akibatnya, lanjut dia, kini RSUD dr Soetomo Surabaya yang menjadi salah satu RS rujukan mengalami kelebihan kapasitas pasien COVID-19.
"Tentunya kita khawatir apa yang disampaikan Ketua Gugus Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim bahwa Surabaya bisa jadi Wuhan akan menjadi kenyataan," jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.
"Jangan terburu-buru menggelar New Normal, belajar dari Korsel, baru dua pekan mereka bikin New Normal, sekarang sudah naik lagi angka COVID-19 nya. Akibatnya sekarang Korsel akan melakukan pembatasan kembali," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2020). (Baca juga: Kritik New Normal, Pakar Epidemiologi: Utamakan Keamanan dan Kesehatan Masyarakat)
Apalagi, kata dia, masih ada wilayah yang recovery ratenya rendah seperti Surabaya. Akibatnya, lanjut dia, kini RSUD dr Soetomo Surabaya yang menjadi salah satu RS rujukan mengalami kelebihan kapasitas pasien COVID-19.
"Tentunya kita khawatir apa yang disampaikan Ketua Gugus Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim bahwa Surabaya bisa jadi Wuhan akan menjadi kenyataan," jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.
Lihat Juga :