Formappi: Waspadai Permainan Uang dalam Pemilihan Anggota BPK
Selasa, 07 September 2021 - 17:49 WIB
Oleh karena itu, proses seleksi anggota BPK harus dilakukan terbuka. Keseriusan DPR untuk taat pada aturan terkait syarat pencalonan juga mutlak diperlukan untuk mencegah kemungkinan adanya permainan. "Dengan proses yang terbuka pun jaminan tidak adanya permainan masih mungkin terjadi karena negosiasi bisa saja terjadi sebelum proses seleksi terbuka dilakukan," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo Purwanto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi seleksi tersebut. Dengan adanya pengawasan KPK, diharapkan proses seleksi lebih transparan dan kredibel.
Diketahui, satu dari sembilan anggota BPK akan berakhir masa jabatannya. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 14 UU 15/2006 Tentang BPK, maka diperlukan pergantian untuk mengisi kekosongan. Fit and proper test calon anggota BPK akan digelar tak lama lagi. Rencananya, Komisi XI DPR akan menggelarnya pada awal September 2021.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo Purwanto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi seleksi tersebut. Dengan adanya pengawasan KPK, diharapkan proses seleksi lebih transparan dan kredibel.
Diketahui, satu dari sembilan anggota BPK akan berakhir masa jabatannya. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 14 UU 15/2006 Tentang BPK, maka diperlukan pergantian untuk mengisi kekosongan. Fit and proper test calon anggota BPK akan digelar tak lama lagi. Rencananya, Komisi XI DPR akan menggelarnya pada awal September 2021.
(poe)
Lihat Juga :