Dana Desa Efektif Bantu Penanggulangan Dampak Pandemi
Selasa, 07 September 2021 - 13:08 WIB
Di sektor ekonomi, lanjut Gus Menteri diluncurkan program PKTD yang memberikan kesempatan kerja bagi warga terdampak pandemi. Dengan PKTD warga tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. “Program-program tersebut jelas menjadi bukti kongkret betapa vitalnya dana desa baik dalam situasi normal untuk mempercepat pembangunan desa pun di saat darurat karena bencana non-alam seperti pandemic saat ini,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini berharap agar alokasi dana desa di tahun 2022 tidak mengalami penurunan yakni tetap Rp72 Triliun. Saat ini memang ada wacana penurunan alokasi dana dalam RAPBN 2022 dari Rp72 triliun menjadi Rp68 Triliun. “Kita berharap (jumlah dana desa tahun 2022) kembali ke Rp72 Triliun,” ujarnya. (Baca Juga :Jokowi Ajak Edukasi Masyarakat, COVID-19 Tak Mungkin Hilang Total)
Gus Menteri mengungkapkan wacana penurunan anggaran terjadi di setiap kementerian/Lembaga negara. Penurunan alokasi anggaran ini muncul sebagai akibat dari refocusing anggaran untuk penanggulangan dampak pandemic. Penurunan anggaran tersebut juga terjadi di Kemendes PDTT termasuk untuk alokasi dana desa. “Mudah-mudahan lontaran wacana ini nanti tidak muncul benaran. Sehingga tetap kembali, paling tidak tetap Rp72 Triliun untuk desa dengan jumlah 74.961, sedikit bertambah dari tahun 2019 jumlah desanya sebanyak 74.953 desa,” katanya.
Meski demikian, Gus Menteri mengatakan, penurunan jumlah dana desa menjadi Rp68 Triliun tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa. Pasalnya, program/kegiatan yang berkaitan dengan target pengentasan kemiskikan ekstrem pada tahun 2024 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, akan memberikan suntikan anggaran yang signifikan terhadap desa. “Kalau toh tetap pada Rp68 Triliun, kami masih sangat optimis. Karena ini adalah angka yang dikelola oleh desa secara langsung, tapi kalau intervensi (anggaran lain) akan tetap banyak. Tinggal bagaimana agar anggaran tidak overlapping,” ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini berharap agar alokasi dana desa di tahun 2022 tidak mengalami penurunan yakni tetap Rp72 Triliun. Saat ini memang ada wacana penurunan alokasi dana dalam RAPBN 2022 dari Rp72 triliun menjadi Rp68 Triliun. “Kita berharap (jumlah dana desa tahun 2022) kembali ke Rp72 Triliun,” ujarnya. (Baca Juga :Jokowi Ajak Edukasi Masyarakat, COVID-19 Tak Mungkin Hilang Total)
Gus Menteri mengungkapkan wacana penurunan anggaran terjadi di setiap kementerian/Lembaga negara. Penurunan alokasi anggaran ini muncul sebagai akibat dari refocusing anggaran untuk penanggulangan dampak pandemic. Penurunan anggaran tersebut juga terjadi di Kemendes PDTT termasuk untuk alokasi dana desa. “Mudah-mudahan lontaran wacana ini nanti tidak muncul benaran. Sehingga tetap kembali, paling tidak tetap Rp72 Triliun untuk desa dengan jumlah 74.961, sedikit bertambah dari tahun 2019 jumlah desanya sebanyak 74.953 desa,” katanya.
Meski demikian, Gus Menteri mengatakan, penurunan jumlah dana desa menjadi Rp68 Triliun tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa. Pasalnya, program/kegiatan yang berkaitan dengan target pengentasan kemiskikan ekstrem pada tahun 2024 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, akan memberikan suntikan anggaran yang signifikan terhadap desa. “Kalau toh tetap pada Rp68 Triliun, kami masih sangat optimis. Karena ini adalah angka yang dikelola oleh desa secara langsung, tapi kalau intervensi (anggaran lain) akan tetap banyak. Tinggal bagaimana agar anggaran tidak overlapping,” ujarnya.
(war)
Lihat Juga :