Dana Desa Efektif Bantu Penanggulangan Dampak Pandemi
Selasa, 07 September 2021 - 13:08 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam talkshow Seknas Fitra, Selasa (7/9/2021).
JAKARTA - Alokasi Dana Desa berperan penting dalam menangkal dampak pandemi Covid-19 di Kawasan pedesaan. Program Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) berperan penting mencegah dampak pandemi di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi desa.
“Dalam dua tahun terakhir prioritas penggunaan dana desa kita alokasikan untuk penanganan Covid-19 di level desa. Setidaknya ada tiga program utama yang bersumber dari dana desa yakni Desa Aman Covid-19, BLT Desa, dan PTKD. Tiga program ini terbukti berperan penting dalam penanggulangan Covid-19 di level desa,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara kunci pada Talkshow Interaktif yang digelar oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) secara daring, Selasa (7/9/2021).
Gus Menteri-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-menjelaskan hantaman pandemic Covid-19 sangat dirasakan oleh warga desa terutama di sektor sosial dan ekonomi. Di sektor Kesehatan juga begitu dirasakan saat gelombang kedua pandemi dengan sebaran varian delta yang begitu masih hingga ke pelosok desa. “Situasi ini membuat Kemendes PDTT meluncurkan berbagai program antisipasi agar dampak pandemi tidak kian buruk bagi warga desa,” katanya. (Baca Juga :Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Jangan Sampai Terjadi Euforia)
Di sektor Kesehatan, kata Gus Menteri diluncurkan Program Desa Aman Covid-19 untuk meminimalkan penularan Covid-19. Dengan program ini dilakukan sosialisasi hidup sehat, penyediaan tempat cuci tangan di area publik, penyemprotan disinfektan, pendirian ruang isolasi mandiri, hingga pengadaan masker warga. “Di sektor sosial BLT Desa sangat efektif membantu warga desa yang terkena PHK atau kehilangan mata pencaharian karena pandemic,” katanya.
Di sektor ekonomi, lanjut Gus Menteri diluncurkan program PKTD yang memberikan kesempatan kerja bagi warga terdampak pandemi. Dengan PKTD warga tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. “Program-program tersebut jelas menjadi bukti kongkret betapa vitalnya dana desa baik dalam situasi normal untuk mempercepat pembangunan desa pun di saat darurat karena bencana non-alam seperti pandemic saat ini,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini berharap agar alokasi dana desa di tahun 2022 tidak mengalami penurunan yakni tetap Rp72 Triliun. Saat ini memang ada wacana penurunan alokasi dana dalam RAPBN 2022 dari Rp72 triliun menjadi Rp68 Triliun. “Kita berharap (jumlah dana desa tahun 2022) kembali ke Rp72 Triliun,” ujarnya. (Baca Juga :Jokowi Ajak Edukasi Masyarakat, COVID-19 Tak Mungkin Hilang Total)
Gus Menteri mengungkapkan wacana penurunan anggaran terjadi di setiap kementerian/Lembaga negara. Penurunan alokasi anggaran ini muncul sebagai akibat dari refocusing anggaran untuk penanggulangan dampak pandemic. Penurunan anggaran tersebut juga terjadi di Kemendes PDTT termasuk untuk alokasi dana desa. “Mudah-mudahan lontaran wacana ini nanti tidak muncul benaran. Sehingga tetap kembali, paling tidak tetap Rp72 Triliun untuk desa dengan jumlah 74.961, sedikit bertambah dari tahun 2019 jumlah desanya sebanyak 74.953 desa,” katanya.
Meski demikian, Gus Menteri mengatakan, penurunan jumlah dana desa menjadi Rp68 Triliun tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa. Pasalnya, program/kegiatan yang berkaitan dengan target pengentasan kemiskikan ekstrem pada tahun 2024 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, akan memberikan suntikan anggaran yang signifikan terhadap desa. “Kalau toh tetap pada Rp68 Triliun, kami masih sangat optimis. Karena ini adalah angka yang dikelola oleh desa secara langsung, tapi kalau intervensi (anggaran lain) akan tetap banyak. Tinggal bagaimana agar anggaran tidak overlapping,” ujarnya.
“Dalam dua tahun terakhir prioritas penggunaan dana desa kita alokasikan untuk penanganan Covid-19 di level desa. Setidaknya ada tiga program utama yang bersumber dari dana desa yakni Desa Aman Covid-19, BLT Desa, dan PTKD. Tiga program ini terbukti berperan penting dalam penanggulangan Covid-19 di level desa,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara kunci pada Talkshow Interaktif yang digelar oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) secara daring, Selasa (7/9/2021).
Gus Menteri-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-menjelaskan hantaman pandemic Covid-19 sangat dirasakan oleh warga desa terutama di sektor sosial dan ekonomi. Di sektor Kesehatan juga begitu dirasakan saat gelombang kedua pandemi dengan sebaran varian delta yang begitu masih hingga ke pelosok desa. “Situasi ini membuat Kemendes PDTT meluncurkan berbagai program antisipasi agar dampak pandemi tidak kian buruk bagi warga desa,” katanya. (Baca Juga :Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Jangan Sampai Terjadi Euforia)
Di sektor Kesehatan, kata Gus Menteri diluncurkan Program Desa Aman Covid-19 untuk meminimalkan penularan Covid-19. Dengan program ini dilakukan sosialisasi hidup sehat, penyediaan tempat cuci tangan di area publik, penyemprotan disinfektan, pendirian ruang isolasi mandiri, hingga pengadaan masker warga. “Di sektor sosial BLT Desa sangat efektif membantu warga desa yang terkena PHK atau kehilangan mata pencaharian karena pandemic,” katanya.
Di sektor ekonomi, lanjut Gus Menteri diluncurkan program PKTD yang memberikan kesempatan kerja bagi warga terdampak pandemi. Dengan PKTD warga tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. “Program-program tersebut jelas menjadi bukti kongkret betapa vitalnya dana desa baik dalam situasi normal untuk mempercepat pembangunan desa pun di saat darurat karena bencana non-alam seperti pandemic saat ini,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini berharap agar alokasi dana desa di tahun 2022 tidak mengalami penurunan yakni tetap Rp72 Triliun. Saat ini memang ada wacana penurunan alokasi dana dalam RAPBN 2022 dari Rp72 triliun menjadi Rp68 Triliun. “Kita berharap (jumlah dana desa tahun 2022) kembali ke Rp72 Triliun,” ujarnya. (Baca Juga :Jokowi Ajak Edukasi Masyarakat, COVID-19 Tak Mungkin Hilang Total)
Gus Menteri mengungkapkan wacana penurunan anggaran terjadi di setiap kementerian/Lembaga negara. Penurunan alokasi anggaran ini muncul sebagai akibat dari refocusing anggaran untuk penanggulangan dampak pandemic. Penurunan anggaran tersebut juga terjadi di Kemendes PDTT termasuk untuk alokasi dana desa. “Mudah-mudahan lontaran wacana ini nanti tidak muncul benaran. Sehingga tetap kembali, paling tidak tetap Rp72 Triliun untuk desa dengan jumlah 74.961, sedikit bertambah dari tahun 2019 jumlah desanya sebanyak 74.953 desa,” katanya.
Meski demikian, Gus Menteri mengatakan, penurunan jumlah dana desa menjadi Rp68 Triliun tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa. Pasalnya, program/kegiatan yang berkaitan dengan target pengentasan kemiskikan ekstrem pada tahun 2024 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, akan memberikan suntikan anggaran yang signifikan terhadap desa. “Kalau toh tetap pada Rp68 Triliun, kami masih sangat optimis. Karena ini adalah angka yang dikelola oleh desa secara langsung, tapi kalau intervensi (anggaran lain) akan tetap banyak. Tinggal bagaimana agar anggaran tidak overlapping,” ujarnya.
(war)
tulis komentar anda