Menko PMK Ingatkan agar Pembagian Bansos Tepat Sasaran
Senin, 30 Agustus 2021 - 11:18 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy mewanti-wanti, agar pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mewanti-wanti agar pembagian bantuan sosial ( bansos ) kepada masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak namun tidak memperoleh bantuan.
terutama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya, menurutnya, pemerintah telah membuat jaring pengaman sosial secara berlapis-lapis.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang diberikan reguler, baik ada Covid-19 ataupun tidak. Kemudian, selama pandemi juga diberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
"Kalau dirasa belum cukup, untuk kota ada dana dari pemda yaitu refocusing untuk mereka yang belum dicover oleh BST. Kalau belum cukup juga masing-masing pemda diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bansos, ditambah sekarang ada tambahan bantuan dari TNI/Polri," tandasnya.
Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Blitar, Jawa Timur, Menko PMK mengunjungi RSUD Mardiwaluyo Blitar serta mengapresiasi Rumah Isolasi di Kota Blitar yang khusus untuk pasien Covid-19 bergejala ringan dan sedang.
Di sela-sela perjalanan, Menko PMK juga membagi-bagikan sembako kepada mereka yang membutuhkan. Sembako itu merupakan bantuan dari hasil sumbangan para pegawai Kemenko PMK sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama.
Bahkan, Menko PMK Muhadjir turut menyumbangkan seluruh gajinya sejak bulan Juli lalu sebesar hampir Rp70 juta. Disertai oleh para pegawai Kemenko PMK yang juga ikut mendonasikan sejumlah uang dari gajinya untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.
Hasil sumbangan tersebut dibelanjakan sembako yang kemudian dibagi-bagikan dalam setiap kunjungan kerja Menko PMK ke berbagai daerah, termasuk di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya bantuan sembako Kemenko PMK Bersatu dan Peduli itu telah dibagikan kepada masyarakat di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau.
terutama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya, menurutnya, pemerintah telah membuat jaring pengaman sosial secara berlapis-lapis.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang diberikan reguler, baik ada Covid-19 ataupun tidak. Kemudian, selama pandemi juga diberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
"Kalau dirasa belum cukup, untuk kota ada dana dari pemda yaitu refocusing untuk mereka yang belum dicover oleh BST. Kalau belum cukup juga masing-masing pemda diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bansos, ditambah sekarang ada tambahan bantuan dari TNI/Polri," tandasnya.
Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Blitar, Jawa Timur, Menko PMK mengunjungi RSUD Mardiwaluyo Blitar serta mengapresiasi Rumah Isolasi di Kota Blitar yang khusus untuk pasien Covid-19 bergejala ringan dan sedang.
Di sela-sela perjalanan, Menko PMK juga membagi-bagikan sembako kepada mereka yang membutuhkan. Sembako itu merupakan bantuan dari hasil sumbangan para pegawai Kemenko PMK sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama.
Bahkan, Menko PMK Muhadjir turut menyumbangkan seluruh gajinya sejak bulan Juli lalu sebesar hampir Rp70 juta. Disertai oleh para pegawai Kemenko PMK yang juga ikut mendonasikan sejumlah uang dari gajinya untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.
Hasil sumbangan tersebut dibelanjakan sembako yang kemudian dibagi-bagikan dalam setiap kunjungan kerja Menko PMK ke berbagai daerah, termasuk di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya bantuan sembako Kemenko PMK Bersatu dan Peduli itu telah dibagikan kepada masyarakat di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau.
(maf)
tulis komentar anda