Soal Konsolidasi Jabatan Presiden 3 Periode, Masinton: Arahan Pimpinan PDIP Jelas
Sabtu, 28 Agustus 2021 - 17:42 WIB
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan arahan pimpinan PDIP sudah jelas terkait dengan masa jabatan presiden. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengapresiasi inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersama ketua umum (Ketum) dan sekretaris jenderal (Sekjen) parpol yang memiliki kursi di parlemen berkumpul membicarakan masalah kebangsaan.
Bagi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpegang pada prinsip salus populis suprema lex bahwa keselamatan warga adalah forum tertinggi, begitu juga dengan Presiden Jokowi. “Dengan diajaknya PAN menegaskan kultur politik kita, politik gotong royong, bukan semata-semata sekadar dimaknai koalisi dalam government (pemerintah) atau parlemen, dimaknai sebagai suatu semangat dan spirit gotong royong dalam situasi pandemi,” kata Masinton dalam diskusi daring Polemik MNC Trijaya yang bertajuk “Membaca Arah Koalisi Pemerintah”, Sabtu (28/8/2021).
Sehingga, ketika PAN diajak masuk diharapkan bisa menjadi energi positif dalam membangun semangat kultur politik gotong royong tadi, yang selama ini menjadi tardisi khas di Indonesia. Terutama ketika pemilu, bisa dilihat bagaimana dinamika politik Pemilu 2019 lalu. “Meskipun Partai Gerindra dan PAN tidak mendukung dalam koalisi pilpres saat itu. Kita membangun keadaban politik, tradisi politik dan kultur politik, dengan budaya gotong royong tadi,” ujarnya. Baca juga: Hubungan PDIP-Gerindra Menghangat, Ferry Juliantono: Mesra tapi Waspada
Soal PAN mendapatkan apa, kata Masinton, itu akan dibahas langsung antara Presiden dengan PAN. Yang jelas, dia melihat adanya kemungkinan Jokowi akan melakukan konsolidasi dengan parpol di luar pemerintah dan juga berbagai elemen masyarakat lainnya dalam rangka menghimpun seluruh energi bangsa dalam mengatasi dan menanggulangi persoalan pandemi yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Baca juga: Amien Rais Sebut Masuknya PAN ke Koalisi Pemerintah untuk Memuluskan Amendemen
Bagi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpegang pada prinsip salus populis suprema lex bahwa keselamatan warga adalah forum tertinggi, begitu juga dengan Presiden Jokowi. “Dengan diajaknya PAN menegaskan kultur politik kita, politik gotong royong, bukan semata-semata sekadar dimaknai koalisi dalam government (pemerintah) atau parlemen, dimaknai sebagai suatu semangat dan spirit gotong royong dalam situasi pandemi,” kata Masinton dalam diskusi daring Polemik MNC Trijaya yang bertajuk “Membaca Arah Koalisi Pemerintah”, Sabtu (28/8/2021).
Sehingga, ketika PAN diajak masuk diharapkan bisa menjadi energi positif dalam membangun semangat kultur politik gotong royong tadi, yang selama ini menjadi tardisi khas di Indonesia. Terutama ketika pemilu, bisa dilihat bagaimana dinamika politik Pemilu 2019 lalu. “Meskipun Partai Gerindra dan PAN tidak mendukung dalam koalisi pilpres saat itu. Kita membangun keadaban politik, tradisi politik dan kultur politik, dengan budaya gotong royong tadi,” ujarnya. Baca juga: Hubungan PDIP-Gerindra Menghangat, Ferry Juliantono: Mesra tapi Waspada
Soal PAN mendapatkan apa, kata Masinton, itu akan dibahas langsung antara Presiden dengan PAN. Yang jelas, dia melihat adanya kemungkinan Jokowi akan melakukan konsolidasi dengan parpol di luar pemerintah dan juga berbagai elemen masyarakat lainnya dalam rangka menghimpun seluruh energi bangsa dalam mengatasi dan menanggulangi persoalan pandemi yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Baca juga: Amien Rais Sebut Masuknya PAN ke Koalisi Pemerintah untuk Memuluskan Amendemen
Lihat Juga :