Persoalan Tanah di Pantura Tangerang Clear, Aktivis: Tidak Ada Mafia Tanah
Selasa, 10 Agustus 2021 - 14:04 WIB
Aktivis Pantura Kabupaten Tangerang, Dulamin Zhigo menilai para pengamat yang menghembuskan isu mafia tanah di wilayah Pantura secara tidak langsung menggiring opini pantura bermasalah dan mengganggu iklim investasi. Foto/SINDOnews
TANGERANG - Aktivis Pantura Kabupaten Tangerang, Dulamin Zhigo menilai para pengamat yang menghembuskan isu mafia tanah di wilayah Pantura secara tidak langsung menggiring opini pantura bermasalah dan mengganggu iklim investasi.
"Patut diduga isu mafia tanah jelas dimainkan untuk tujuan membuat opini Pantura enggak ada baiknya di mata publik dan juga diduga mengganggu iklim investasi yang tengah progres dibangun di wilayah Pantura," ungkap Zhigo saat siaran tertulis yang diterima, Senin (9/8/2021).
Sebagai pelaku sejarah yakni Kordinator Aksi Unjuk Rasa persoalan pertanahan yang tumpang tindih (overlap) di Pantura, Zhigo menilai sudah clear. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pejabat daerah seperti Bupati Tangerang dan DPRD sudah berjuang menyelesaikan aspirasi tersebut.
"Oleh sebab itu, saya tegaskan tidak ada yang namanya mafia tanah di Pantura, itu clear. Peran BPN, Pak Bupati dan DPRD saya nilai sudah bekerja dengan baik untuk mengatasi masalah administrasi keperdataan tumpang tindih tanah itu," tandasnya.
Ketua Forum Masyarakat Tangerang Utara (Formatur) ini menuturkan narasi mafia tanah bukan hanya menakuti-nakuti masyarakat saja. Bahkan, pengembang yang tengah membantu pemerintah daerah mendongkrak pemulihan ekonomi pasca situasi pandemi.
"Memang hak orang menyatakan pendapat, tapi orang yang lebih tau kondisi kan pribumi yaitu masyarakat Pantura. Wilayah kami ingin maju tentu momentum yang pas pengembang hadir berinvestasi di Pantura membantu pemerintah wujudkan program kerja untuk kesejahteraan kabupaten tangerang khsusunya di pantura," paparnya.
Menurut Zhigo, semua di wilayah manapun ada persoalan tapi jangan menjustifikasi mafia. Sebagai aktivis senior, ia mengaku setiap melihat persoalan secara utuh.
"Terlebih seluruh masyarakat Pantura sangat ingin keluar dari zona kesulitan. Dengan adanya pihak ketiga (pengembang-red) pastinya akan merubah paradigma, kelak menjadi kawasan yang modern," kata Zhigo.
Di sisi lian, Zhigo berpesan kepada insan pers untuk lebih mengexpose hal positif di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang. Upaya tersebut, demi kemajuan pertumbuhan ekonomi di Pantura dan menjamin kondusifitas iklim investasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Patut diduga isu mafia tanah jelas dimainkan untuk tujuan membuat opini Pantura enggak ada baiknya di mata publik dan juga diduga mengganggu iklim investasi yang tengah progres dibangun di wilayah Pantura," ungkap Zhigo saat siaran tertulis yang diterima, Senin (9/8/2021).
Sebagai pelaku sejarah yakni Kordinator Aksi Unjuk Rasa persoalan pertanahan yang tumpang tindih (overlap) di Pantura, Zhigo menilai sudah clear. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pejabat daerah seperti Bupati Tangerang dan DPRD sudah berjuang menyelesaikan aspirasi tersebut.
"Oleh sebab itu, saya tegaskan tidak ada yang namanya mafia tanah di Pantura, itu clear. Peran BPN, Pak Bupati dan DPRD saya nilai sudah bekerja dengan baik untuk mengatasi masalah administrasi keperdataan tumpang tindih tanah itu," tandasnya.
Ketua Forum Masyarakat Tangerang Utara (Formatur) ini menuturkan narasi mafia tanah bukan hanya menakuti-nakuti masyarakat saja. Bahkan, pengembang yang tengah membantu pemerintah daerah mendongkrak pemulihan ekonomi pasca situasi pandemi.
"Memang hak orang menyatakan pendapat, tapi orang yang lebih tau kondisi kan pribumi yaitu masyarakat Pantura. Wilayah kami ingin maju tentu momentum yang pas pengembang hadir berinvestasi di Pantura membantu pemerintah wujudkan program kerja untuk kesejahteraan kabupaten tangerang khsusunya di pantura," paparnya.
Menurut Zhigo, semua di wilayah manapun ada persoalan tapi jangan menjustifikasi mafia. Sebagai aktivis senior, ia mengaku setiap melihat persoalan secara utuh.
"Terlebih seluruh masyarakat Pantura sangat ingin keluar dari zona kesulitan. Dengan adanya pihak ketiga (pengembang-red) pastinya akan merubah paradigma, kelak menjadi kawasan yang modern," kata Zhigo.
Di sisi lian, Zhigo berpesan kepada insan pers untuk lebih mengexpose hal positif di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang. Upaya tersebut, demi kemajuan pertumbuhan ekonomi di Pantura dan menjamin kondusifitas iklim investasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
tulis komentar anda