Jokowi Dinilai Perlu Pimpin Langsung Percepatan Penyaluran Bansos
Rabu, 04 Agustus 2021 - 08:14 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah Presiden Jokowi yang melakukan perpanjangan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021 di sejumlah daerah dengan kasus Covid-19 yang masih tinggi.
Syarif menegaskan, Partai Demokrat sejak awal mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan pembatasan secara tegas dan berani, bahkan melakukan karantina pada wilayah zona merah.
"Sejak awal, kami juga mendesak Pemerintah untuk melarang masuknya WNA ke Indonesia, hingga akhirnya benar-benar dilarang oleh Pemerintah," tegas mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini.
Selain pembatasan, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ino juga berharap, program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah .
"Vaksinasi adalah salah satu usaha untuk memutus penyebaran Covid-19 dan membentu herd immunity. Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target 70% dan terbentuk kekebalan kolektif, baik lokal maupun nasional," terang Syarif.
Lebih dari itu, politisi senior Partai Demokrat ini juga mendukung Presiden Jokowi untuk memimpin langsung percepatan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah harus segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, sehingga PPKM dapat berjalan optimal karena kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi.
"Selain itu, Pemerintah juga harus segera mengoptimalkan bantuan Ultra Mikro dan UMKM sehingga mereka dapat tetap bertumbuh di tengah Pandemi Covid-19," pungkasnya.
Syarif menegaskan, Partai Demokrat sejak awal mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan pembatasan secara tegas dan berani, bahkan melakukan karantina pada wilayah zona merah.
"Sejak awal, kami juga mendesak Pemerintah untuk melarang masuknya WNA ke Indonesia, hingga akhirnya benar-benar dilarang oleh Pemerintah," tegas mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini.
Selain pembatasan, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ino juga berharap, program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah .
"Vaksinasi adalah salah satu usaha untuk memutus penyebaran Covid-19 dan membentu herd immunity. Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target 70% dan terbentuk kekebalan kolektif, baik lokal maupun nasional," terang Syarif.
Lebih dari itu, politisi senior Partai Demokrat ini juga mendukung Presiden Jokowi untuk memimpin langsung percepatan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah harus segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, sehingga PPKM dapat berjalan optimal karena kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi.
"Selain itu, Pemerintah juga harus segera mengoptimalkan bantuan Ultra Mikro dan UMKM sehingga mereka dapat tetap bertumbuh di tengah Pandemi Covid-19," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda