Jokowi Minta PSBB Dievalusi Total, DPR: Harus Ada Mekanisme Reward dan Punishment
Selasa, 21 April 2020 - 08:50 WIB
Dia menyarankan, pemerintah bisa mengevaluasi, seberapa banyak warga desa yang paham tentang bahaya dan penanganan COVID-19. Ini instrumen sederhana untuk bahan evaluasi.
"Dengan demikian, harus ada strategi dan cara-cara baru dalam komunikasi publik di tengah pandemi ini," tutur dia.
Di sisi lain, lanjut Gus Nabil, sapaan akrabnya, kebijakan PSBB juga harus didukung komando antar kementerian atau lembaga yang solid dan terintegrasi. Saat ini Ketua Umum PP Pagar Nusa itu melihat, masih ada silang pendapat antar menteri terkait komunikasi publik, dalam penanganan COVID-19. Misal, kebijakan larangan mudik yang masih belum jelas.
"Kalau dari sisi regulasi tidak jelas, pemerintah provinsi dan daerah juga menjadi kebingungan untuk mengeksekusi kebijakan. Pada tingkat warga, juga akan terjadi silang pendapat. Maka, regulasi yang jelas dan terukur ini sangat penting," pungkasnya.
"Dengan demikian, harus ada strategi dan cara-cara baru dalam komunikasi publik di tengah pandemi ini," tutur dia.
Di sisi lain, lanjut Gus Nabil, sapaan akrabnya, kebijakan PSBB juga harus didukung komando antar kementerian atau lembaga yang solid dan terintegrasi. Saat ini Ketua Umum PP Pagar Nusa itu melihat, masih ada silang pendapat antar menteri terkait komunikasi publik, dalam penanganan COVID-19. Misal, kebijakan larangan mudik yang masih belum jelas.
"Kalau dari sisi regulasi tidak jelas, pemerintah provinsi dan daerah juga menjadi kebingungan untuk mengeksekusi kebijakan. Pada tingkat warga, juga akan terjadi silang pendapat. Maka, regulasi yang jelas dan terukur ini sangat penting," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :