PPKM Darurat Tak Efektif, Politikus PKB Minta Pemerintah Jamin Stimulus Usaha
Rabu, 07 Juli 2021 - 07:13 WIB
Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan WFH menyebabkan PPKM Darurat tidak berjalan efektif. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Empat hari pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 Jawa dan Bali belum efektif mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat. Salah satu sebabnya, di sektor industri masih banyak perusahaan non-esensial, termasuk UKM dan UMKM yang tidak melaksanakan work from home (WFH). Akibatnya mobilitas buruh belum mengalami penurunan signifikan.
"Ditambah lagi transportasi umum angkutan penumpang, seperti kereta dan bus juga masih tetap beroperasi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, Rabu (7/7/2021).
Luqman mengatakan, agar sektor industri, UKM dan UMKM mematuhi PPKM Darurat, dia meminta pemerintah segera memberi penjelasan mengenai subsidi atau stimulus yang sudah disiapkan kepada dunia usaha.
"Jika masalah subsidi atau stimulus sektor industri tidak diperjelas dan menyebabkan mereka nekat tidak mematuhi PPKM Darurat, pasti kaum buruh yang akan menjadi korban, baik secara ekonomi maupun kesehatan," ujar anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Lebih lanjut Luqman menyatakan, jika dunia usaha dipaksa mematuhi PPKM Darurat dengan kebijakan WFH tanpa ada kejalasan subsidi atau stimulus yang akan diperoleh, bisa dipastikan perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran. Dan, kalau ini terjadi, maka PHK buruh secara massal tidak dapat dicegah.
Menurutnya, untuk memperlancar komunikasi kepada pemerintah pusat, para kepala daerah di Jawa dan Bali diharapkan segera melakukan komunikasi-dialogis bersama sektor industri, UKM dan UMKM di daerahnya. Selain menjelaskan skema subsidi atau stimulus yang akan diberikan pemerintah, juga meyakinkan kepada para pelaku usaha agar terbangun kesadaran berbagi beban atas situasi pandemi Covid-19 yang makin parah sekarang ini.
"Pelaku usaha tidak boleh egois hanya mengejar keuntungannya sendiri tanpa peduli keselamatan kaum buruh dari ancaman Covid-19. Pada saat yang sama, pemerintah harus meyakinkan dunia usaha bahwa ada program bantalan berupa subsidi dan stimulus sektor industri sehingga tidak akan terjadi kebangkrutan massal," pungkas pria yang juga Ketua PP GP Ansor itu.
"Ditambah lagi transportasi umum angkutan penumpang, seperti kereta dan bus juga masih tetap beroperasi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, Rabu (7/7/2021).
Luqman mengatakan, agar sektor industri, UKM dan UMKM mematuhi PPKM Darurat, dia meminta pemerintah segera memberi penjelasan mengenai subsidi atau stimulus yang sudah disiapkan kepada dunia usaha.
"Jika masalah subsidi atau stimulus sektor industri tidak diperjelas dan menyebabkan mereka nekat tidak mematuhi PPKM Darurat, pasti kaum buruh yang akan menjadi korban, baik secara ekonomi maupun kesehatan," ujar anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Lebih lanjut Luqman menyatakan, jika dunia usaha dipaksa mematuhi PPKM Darurat dengan kebijakan WFH tanpa ada kejalasan subsidi atau stimulus yang akan diperoleh, bisa dipastikan perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran. Dan, kalau ini terjadi, maka PHK buruh secara massal tidak dapat dicegah.
Menurutnya, untuk memperlancar komunikasi kepada pemerintah pusat, para kepala daerah di Jawa dan Bali diharapkan segera melakukan komunikasi-dialogis bersama sektor industri, UKM dan UMKM di daerahnya. Selain menjelaskan skema subsidi atau stimulus yang akan diberikan pemerintah, juga meyakinkan kepada para pelaku usaha agar terbangun kesadaran berbagi beban atas situasi pandemi Covid-19 yang makin parah sekarang ini.
"Pelaku usaha tidak boleh egois hanya mengejar keuntungannya sendiri tanpa peduli keselamatan kaum buruh dari ancaman Covid-19. Pada saat yang sama, pemerintah harus meyakinkan dunia usaha bahwa ada program bantalan berupa subsidi dan stimulus sektor industri sehingga tidak akan terjadi kebangkrutan massal," pungkas pria yang juga Ketua PP GP Ansor itu.
(muh)
tulis komentar anda