Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Halau TKA China dan Varian COVID-19 Baru

Saat ini, kata politikus PKS ini, terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Karena itu, koordinasi perlu langsung di tangan presiden, sehingga bisa memimpin langsung dan tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup. Bahkan jika perlu presiden keluarkan Perpres terkait hal ini.

"Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila varian delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presidenlah yang harus bertanggung jawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian delta, bukan pembantu Presiden," ujarnya.

Terkait pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul menilai, pemerintah dapat berkaca dari kebijakan negara Hongkong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian Covid-19 baru. Beberapa fakta juga menunjukkan bahwa Covid-19, khususnya varian delta yang berasal dari luar negeri memiliki karateristik cukup mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus Covid-19 saat ini di Indonesia adalah akibat Covid-19 varian asal India tersebut.

Baca juga: 20 TKA China yang Masuk Sulsel Belum Kantongi Izin Tinggal