PPKM Darurat, KSPI Minta Buruh Diperhatikan lewat 6 Hal Ini
Selasa, 06 Juli 2021 - 13:27 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah memperhatikan kesehatan kaum buruh di masa PKM Darurat. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Kelompok buruh menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dibuat pemerintah tidak perlu diperdebatkan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) dan buruh Indonesia menegaskan dukungan terhadap upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
“KSPI berada dalam garda terdepan bersama pemerintah untuk menanggulangi Covid-19,” kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangannya, Selasa (6/7/2021).
Untuk itu, Iqbal mengatakan bukan ancaman dan gertakan PHK yang dibutuhkan saat ini. Sebaliknya, yang ditunggu kaum buruh adalah tindakan nyata dari para menteri dan pejabat terkait untuk mencegah penularan Covid-19.
Masker, obat, vitamin, hingga imboost yang diberikan secara gratis kepada para buruh dan masyarakat melalui jaringan klinik dan apotek BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya yang sedang melakukan isolasi mandiri akan sangat membantu mencegah penularan ke keluarga.
“Angka penularan ini sangat tinggi sekali. Buruh memiliki resiko terpapar Covid-19 cukup tinggi, karena setiap hari mereka harus berangkat ke pabrik. Hampir di mayoritas anggota KSPI di klaster pabrik," terangnya.
Iqbal mengakui, kesehatan dan ekonomi di masa pandemi ini memang persoalan dilematis. Tetapi bukan berarti hal itu tida bisa diselesaikan. “Persoalan dilematis mengenai kesehatan dan ekonomi atau ledakan PHK harus dirumuskan dalam kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau gertakan,” ujar Said Iqbal.
Menurut dia, pemerintah dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK, merumahkan, atau memotong gaji karyawan. ”Kebijakan ini yang ditunggu buruh dan rakyat, bukan ancaman menteri dan sekedar omongan tidak boleh ada PHK,” tuturnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional FSPMI dan Governing Body ILO ini mengusulkan sejumlah hal untuk penanggulangan Covid-19 di klaster pabrik.
“KSPI berada dalam garda terdepan bersama pemerintah untuk menanggulangi Covid-19,” kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangannya, Selasa (6/7/2021).
Untuk itu, Iqbal mengatakan bukan ancaman dan gertakan PHK yang dibutuhkan saat ini. Sebaliknya, yang ditunggu kaum buruh adalah tindakan nyata dari para menteri dan pejabat terkait untuk mencegah penularan Covid-19.
Masker, obat, vitamin, hingga imboost yang diberikan secara gratis kepada para buruh dan masyarakat melalui jaringan klinik dan apotek BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya yang sedang melakukan isolasi mandiri akan sangat membantu mencegah penularan ke keluarga.
“Angka penularan ini sangat tinggi sekali. Buruh memiliki resiko terpapar Covid-19 cukup tinggi, karena setiap hari mereka harus berangkat ke pabrik. Hampir di mayoritas anggota KSPI di klaster pabrik," terangnya.
Iqbal mengakui, kesehatan dan ekonomi di masa pandemi ini memang persoalan dilematis. Tetapi bukan berarti hal itu tida bisa diselesaikan. “Persoalan dilematis mengenai kesehatan dan ekonomi atau ledakan PHK harus dirumuskan dalam kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau gertakan,” ujar Said Iqbal.
Menurut dia, pemerintah dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK, merumahkan, atau memotong gaji karyawan. ”Kebijakan ini yang ditunggu buruh dan rakyat, bukan ancaman menteri dan sekedar omongan tidak boleh ada PHK,” tuturnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional FSPMI dan Governing Body ILO ini mengusulkan sejumlah hal untuk penanggulangan Covid-19 di klaster pabrik.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda