Pemerintah Segera Salurkan Bansos, DPR Yakin Perekonomian Warga Bergerak
Senin, 05 Juli 2021 - 11:37 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni. Foto/Istimewa
JAKARTA - Dalam waktu dekat, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial ( bansos ) tunai. Bansos tunai yang segera disalurkan pemerintah dinilai bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.
"Dalam situasi seperti ini, bansos merupakan salah satu tumpuan andalan untuk menggerakkan perekonomian keluarga," ujar anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni, Senin (5/7/2021).
Semua pihak pun diminta untuk mengawasi proses penyaluran bansos tunai. Tujuannya, supaya tidak terjadi lagi penerima ganda atau duplikasi penerima seperti temuan Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya.
"Meski dalam situasi darurat, kita berharap pemerintah menyalurkan bansos dengan cermat, sehingga benar-benar tepat sasaran. Tidak ada lagi duplikasi penerima bansos," kata politikus Partai NasDem itu.
Diketahui, PPKM Darurat di Jawa-Bali diberlakukan pemerintah sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan kasus positif Covid-19. Aktivitas masyarakat terbatas dalam periode tersebut. Lisda berpendapat bahwa bansos juga bisa meredam kemungkinan munculnya gejolak akibat pembatasan mobilitas warga.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan pemerintah segera menyalurkan bansos. "Paling lambat pekan depan bansos dapat tersalur," ujar Risma melalui siaran pers, pekan lalu.
Besaran bansos Rp300 ribu per bulan dan bakal disalurkan kepada warga setiap awal bulan. Bansos Mei dan Juni akan diberikan Rp600 ribu sekaligus. "Saya minta hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja," tutur Risma.
Bansos tunai menyasar 10 juta penerima bantuan untuk target penyaluran per bulan. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.
Penyaluran bansos tunai itu melalui kantor pos. Kemudian, penyaluran BPNT dan PKH melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). "Mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kami usahakan semua bisa tersalurkan kepada warga," katanya.
"Dalam situasi seperti ini, bansos merupakan salah satu tumpuan andalan untuk menggerakkan perekonomian keluarga," ujar anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni, Senin (5/7/2021).
Semua pihak pun diminta untuk mengawasi proses penyaluran bansos tunai. Tujuannya, supaya tidak terjadi lagi penerima ganda atau duplikasi penerima seperti temuan Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya.
"Meski dalam situasi darurat, kita berharap pemerintah menyalurkan bansos dengan cermat, sehingga benar-benar tepat sasaran. Tidak ada lagi duplikasi penerima bansos," kata politikus Partai NasDem itu.
Diketahui, PPKM Darurat di Jawa-Bali diberlakukan pemerintah sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan kasus positif Covid-19. Aktivitas masyarakat terbatas dalam periode tersebut. Lisda berpendapat bahwa bansos juga bisa meredam kemungkinan munculnya gejolak akibat pembatasan mobilitas warga.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan pemerintah segera menyalurkan bansos. "Paling lambat pekan depan bansos dapat tersalur," ujar Risma melalui siaran pers, pekan lalu.
Besaran bansos Rp300 ribu per bulan dan bakal disalurkan kepada warga setiap awal bulan. Bansos Mei dan Juni akan diberikan Rp600 ribu sekaligus. "Saya minta hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja," tutur Risma.
Bansos tunai menyasar 10 juta penerima bantuan untuk target penyaluran per bulan. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.
Penyaluran bansos tunai itu melalui kantor pos. Kemudian, penyaluran BPNT dan PKH melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). "Mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kami usahakan semua bisa tersalurkan kepada warga," katanya.
(zik)
tulis komentar anda