Polemik Penyekatan Suramadu, La Nyalla Minta Pemda Pakai Pendekatan Persuasi
Selasa, 22 Juni 2021 - 19:39 WIB
Ketua DPD La Nyalla Mattaliti meminta jajaran pemda di Jawa Timur menggunakan pendekatan persuasi menyikapi penolakan masyarakat terhadap kebijakan penyekatan Jembatan Suramadu. Foto/ist
JAKARTA -
Penyekatan Jembatan Suramadu oleh jajaran Pemerintah Daerah di Jawa Timur mendapat penolakan dari warga Bangkalan. Padahal ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 varian delta yang cukup cepat. Apalagi Kabupaten Bangkalan saat ini masuk dalam kategori zona merah.
Setiap warga dari Madura yang hendak masuk Surabaya diwajibkan menjalani swab antigen di pos penyekatan Suramadu, begitu juga sebaliknya. Hal ini dianggap memberatkan, khususnya bagi warga Madura yang bekerja di Surabaya karena setiap hari harus melintas di Jembatan Suramadu.
Tetapi kebijakan tersebut menuai banyak protes. Bahkan kelompok massa sempat menerobos penyekatan dan berdemo di depan Balai Kota Surabaya. Beberapa oknum juga sempat merusak pos penyekatan. Mereka melempari pos dengan petasan.
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta masalah ini diselesaikan secara persuasif. “Persoalan ini cukup pelik, dan harus diatasi bersama-sama. Sebab kita memang harus melakukan berbagai upaya menghindari cepatnya penyebaran Covid-19 di Jatim, tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan agar kebijakan tidak merugikan atau menyusahkan masyarakat,” ungkap LaNyalla, Selasa (22/6/2021).
Kebijakan penyekatan Suramadu berdasarkan keputusan Forkopimda Jatim. Pemkot Surabaya juga sudah menemui Pemprov Jatim untuk menyampaikan aspirasi Koalisi Masyarakat Madura Bersatu yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya, kemarin.
Senator Jawa Timur itu menilai polemik mengenai penyekatan Suramadu memang perlu diselesaikan sesegera mungkin, karena jika tidak, masalah akan meluas ke persoalan lain. Menurut LaNyalla, harus dikeluarkan kebijakan baru yang bisa mengakomodir kegelisahan warga Bangkalan, tetapi tetap upaya penanganan penyebaran Covid di Jatim bisa diatasi.
“Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, dan Pemkab Bangkalan bersama jajaran TNI/Polri dan Satgas Covid-19 perlu secepatnya mengambil langkah-langkah persuasif dan mengambil sikap yang dapat memberikan win win solution bagi semua pihak,” tuturnya.
Penyekatan Jembatan Suramadu oleh jajaran Pemerintah Daerah di Jawa Timur mendapat penolakan dari warga Bangkalan. Padahal ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 varian delta yang cukup cepat. Apalagi Kabupaten Bangkalan saat ini masuk dalam kategori zona merah.
Setiap warga dari Madura yang hendak masuk Surabaya diwajibkan menjalani swab antigen di pos penyekatan Suramadu, begitu juga sebaliknya. Hal ini dianggap memberatkan, khususnya bagi warga Madura yang bekerja di Surabaya karena setiap hari harus melintas di Jembatan Suramadu.
Tetapi kebijakan tersebut menuai banyak protes. Bahkan kelompok massa sempat menerobos penyekatan dan berdemo di depan Balai Kota Surabaya. Beberapa oknum juga sempat merusak pos penyekatan. Mereka melempari pos dengan petasan.
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta masalah ini diselesaikan secara persuasif. “Persoalan ini cukup pelik, dan harus diatasi bersama-sama. Sebab kita memang harus melakukan berbagai upaya menghindari cepatnya penyebaran Covid-19 di Jatim, tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan agar kebijakan tidak merugikan atau menyusahkan masyarakat,” ungkap LaNyalla, Selasa (22/6/2021).
Baca Juga
Kebijakan penyekatan Suramadu berdasarkan keputusan Forkopimda Jatim. Pemkot Surabaya juga sudah menemui Pemprov Jatim untuk menyampaikan aspirasi Koalisi Masyarakat Madura Bersatu yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya, kemarin.
Senator Jawa Timur itu menilai polemik mengenai penyekatan Suramadu memang perlu diselesaikan sesegera mungkin, karena jika tidak, masalah akan meluas ke persoalan lain. Menurut LaNyalla, harus dikeluarkan kebijakan baru yang bisa mengakomodir kegelisahan warga Bangkalan, tetapi tetap upaya penanganan penyebaran Covid di Jatim bisa diatasi.
“Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, dan Pemkab Bangkalan bersama jajaran TNI/Polri dan Satgas Covid-19 perlu secepatnya mengambil langkah-langkah persuasif dan mengambil sikap yang dapat memberikan win win solution bagi semua pihak,” tuturnya.
tulis komentar anda