Lembaga Survei Diminta Beberkan Track Record Capres Agar Publik Tak Salah Pilih

Bagi publik, menurut Bowo, tak ada soal bila nama-nama figur yang disurvei tersebut juga disertai track recordnya. Dengan demikian, sambung Bowo, masyarakat tidak terjebak lagi pada pilihannya di Pilpres. Misalnya, nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pernah dikaitkan dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Selain itu, Ganjar diduga juga menggunakan dana APBD sebesar Rp18 miliar untuk kampanye di Pemilu 2014. Baca juga: Belum Kantongi Tiket Pilpres 2024, Konvensi Capres Berisiko

Ada juga nama Ketua DPR-RI, Puan Maharani yang kerap dipromosikan lembaga survei. Nama kader PDIP itu pernah dikaitkan dalam kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos). Bahkan, public pun pernah digegerkan dengan munculnya sebutan 'Madam Bansos' yang tendensinya ditengarai adalah Mbak Puan.

Selanjutnya, tambah Bowo, muncul nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Memang, Indo Parameter belum rampung menelusuri track record anak sulung Presiden ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Namun, pastinya AHY akan terbelenggu pada warisan persoalan ketika ayahnya masih berkuasa di Tanah Air.

Sebut saja kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat senilai Rp2,5 triliun.