Komnas HAM Diharapkan Bersuara Respons Kejahatan Kemanusiaan KKB Papua
Senin, 14 Juni 2021 - 22:17 WIB
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang seolah diam melihat aksi kebrutalan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Rentetan kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, aksi kekejaman KKB akhir-akhir ini kerap menyasar masyarakat sipil bahkan orang asli Papua (OAP) yang menjadi korban teroris KKB semakin berjatuhan.
Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang fokus terhadap masalah kemanusiaan harus intensif bersuara membela hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua untuk dapat keluar dari ancaman dan teror yang dilakukan KKB.
"Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran HAM harusnya lebih responsif terhadap permasalahan saudara-saudara kita masyarakat Papua yang menjadi korban dari aksi kebrutalan KKB," tegas Arip.
Menurutnya, sebagai kelompok teroris, KKB selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini KKB kerap meneror dan menanam ketakutan kepada masyarakat. Selain itu, teroris KKB juga sangat membahayakan bagi kedaulatan negara.
"Aksi Teroris KKB memang sudah melewati batas. Kami sangat geram karena kelompok teroris KKB melakukan aksi dengan cara yang sangat kejam dan tidak berkeprikemanusiaan," imbuh Arip.
Arip juga mengatakan bahwa sikap tegas sudah tepat dilakukan pemerintah karena upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan pemerintah sejak era Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo, tapi tak membuahkan hasil.
"Kami melihat pemerintah selalu menginginkan jalur damai. Namun jalur damai selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB, mengingat pendekatan damai yang selama ini sudah diupayakan pemerintah selalu mendapat penolakan. Karena itu, negara telah menunjukkan sikap tegas," jelas Arip.
Dalam hal ini, kerja sama antar aparat keamanan dengan masyarakat perlu dikuatkan. Aparat keamanan harus hadir untuk melindungi masyarakat, begitu juga masyarakat harus percaya penuh kepada aparat keamanan.
Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang fokus terhadap masalah kemanusiaan harus intensif bersuara membela hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua untuk dapat keluar dari ancaman dan teror yang dilakukan KKB.
"Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran HAM harusnya lebih responsif terhadap permasalahan saudara-saudara kita masyarakat Papua yang menjadi korban dari aksi kebrutalan KKB," tegas Arip.
Menurutnya, sebagai kelompok teroris, KKB selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini KKB kerap meneror dan menanam ketakutan kepada masyarakat. Selain itu, teroris KKB juga sangat membahayakan bagi kedaulatan negara.
"Aksi Teroris KKB memang sudah melewati batas. Kami sangat geram karena kelompok teroris KKB melakukan aksi dengan cara yang sangat kejam dan tidak berkeprikemanusiaan," imbuh Arip.
Arip juga mengatakan bahwa sikap tegas sudah tepat dilakukan pemerintah karena upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan pemerintah sejak era Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo, tapi tak membuahkan hasil.
"Kami melihat pemerintah selalu menginginkan jalur damai. Namun jalur damai selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB, mengingat pendekatan damai yang selama ini sudah diupayakan pemerintah selalu mendapat penolakan. Karena itu, negara telah menunjukkan sikap tegas," jelas Arip.
Dalam hal ini, kerja sama antar aparat keamanan dengan masyarakat perlu dikuatkan. Aparat keamanan harus hadir untuk melindungi masyarakat, begitu juga masyarakat harus percaya penuh kepada aparat keamanan.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda