Modernisasi Alutsista Dinilai Tak Perlu Tunggu Pandemi Covid-19 Berlalu
Rabu, 02 Juni 2021 - 22:38 WIB
odernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dinilai wajib dilakukan negara mana pun, termasuk Indonesia dalam menjaga kedaulatan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dinilai wajib dilakukan negara mana pun, termasuk Indonesia dalam menjaga kedaulatan.
Oleh karena itu, investasi di sektor pertahanan dan keamanan (Hankam) dianggap sebagai keharusan. Tidak boleh terhenti sekalipun kondisi negara sedang terpuruk seperti saat ini yang dilanda Pandemi Covid-19.
"Yang namanya ancaman terhadap kedaulatan bangsa, ancamannya, kan, enggak bisa menunggu sampai Covid-19 selesai dan (modernisasi alutsista) itu juga tidak bisa terputus. Artinya satu program dalam modernisasi Alutsista, harus tetap dilakukan, tetap dipenuhi karena suatu kesinambungan," tutur Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darmaputra, Rabu (2/6/2021).
"Kesinambungan itu yang harus kita jalankan, karena itu satu proses yang panjang, dari pemerintah sebelumnya dan dari menteri sebelumnya, menteri sekarang, dan mungkin menteri yang akan datang," sambungnya.
Dia menjelaskan, Indonesia telah merancang strategi modernisasi alutsista dan tertuang dalam Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF). Disusun sejak 2007 lalu dan dibagi menjadi tiga rencana strategis (Renstra) hingga 2024. "Sekarang kita lagi pemenuhan ke MEF III. Tentu itu harus kita jalani karena itu sudah blue print," ungkapnya.
Dia mengungkapkan dukungannya terhadap langkah pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyusun rancangan strategis percepatan peremajaan Alutsista. Pangkalnya, menjadi terobosan yang tidak pernah bisa dilakukan serta akan ada kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.
"Saya melihat ada dua alasan yang ingin dicapai oleh pemerintah (melalui rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista). Pertama, menjamin konsistensi pemenuhan Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) TNI. Kedua, meningkatkan kesiapan alpalhankam TNI secara siginifikan dalam waktu sesingkat-singkatnya," tuturnya.
Dia sependapat dengan strategi Kemenhan mempercepat pengadaan Alutsista menjadi 2021-2024. Hal tersebut dianggapnya sebagai kebijakan yang ideal.
Dia memberikan contoh, dengan perusahaan yang memiliki sebidang tanah dengan isi tambak, kebun, dan sawah, yang berinvestasi untuk membangun pagar dan membeli alat untuk menjaga lahannya sekaligus. "Agar tidak diklaim orang, lalu perusahaan itu membayar investasinya dengan mencicil dari anggaran yang dia punya," tuturnya.
Apalagi, sambung dia, investasi secara langsung pada 2021-2024 bakal meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alutsista dengan harga lebih terjangkau. "Investasi dilakukan dalam waktu relatif singkat, dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama atau compatible dengan satu lainnya," Pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon memaklumi rencana Kemenhan menyusun rencana induk pertahanan pada saat ini. Pasalnya, produsen cenderung menjual murah saat pagebluk selain Indonesia masih membutuhkannya. "Pak Menhan menyatakan, produsen di Eropa sekarang, mereka jual murah di tengah pandemi dan kita butuh. Inilah poin-poin yang jadi dasar kenapa rencana induk pertahanan disusun dan dirancang. Itu yang jadi pembahasan," katanya.
Oleh karena itu, investasi di sektor pertahanan dan keamanan (Hankam) dianggap sebagai keharusan. Tidak boleh terhenti sekalipun kondisi negara sedang terpuruk seperti saat ini yang dilanda Pandemi Covid-19.
"Yang namanya ancaman terhadap kedaulatan bangsa, ancamannya, kan, enggak bisa menunggu sampai Covid-19 selesai dan (modernisasi alutsista) itu juga tidak bisa terputus. Artinya satu program dalam modernisasi Alutsista, harus tetap dilakukan, tetap dipenuhi karena suatu kesinambungan," tutur Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darmaputra, Rabu (2/6/2021).
"Kesinambungan itu yang harus kita jalankan, karena itu satu proses yang panjang, dari pemerintah sebelumnya dan dari menteri sebelumnya, menteri sekarang, dan mungkin menteri yang akan datang," sambungnya.
Dia menjelaskan, Indonesia telah merancang strategi modernisasi alutsista dan tertuang dalam Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF). Disusun sejak 2007 lalu dan dibagi menjadi tiga rencana strategis (Renstra) hingga 2024. "Sekarang kita lagi pemenuhan ke MEF III. Tentu itu harus kita jalani karena itu sudah blue print," ungkapnya.
Dia mengungkapkan dukungannya terhadap langkah pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyusun rancangan strategis percepatan peremajaan Alutsista. Pangkalnya, menjadi terobosan yang tidak pernah bisa dilakukan serta akan ada kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.
"Saya melihat ada dua alasan yang ingin dicapai oleh pemerintah (melalui rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista). Pertama, menjamin konsistensi pemenuhan Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) TNI. Kedua, meningkatkan kesiapan alpalhankam TNI secara siginifikan dalam waktu sesingkat-singkatnya," tuturnya.
Dia sependapat dengan strategi Kemenhan mempercepat pengadaan Alutsista menjadi 2021-2024. Hal tersebut dianggapnya sebagai kebijakan yang ideal.
Dia memberikan contoh, dengan perusahaan yang memiliki sebidang tanah dengan isi tambak, kebun, dan sawah, yang berinvestasi untuk membangun pagar dan membeli alat untuk menjaga lahannya sekaligus. "Agar tidak diklaim orang, lalu perusahaan itu membayar investasinya dengan mencicil dari anggaran yang dia punya," tuturnya.
Apalagi, sambung dia, investasi secara langsung pada 2021-2024 bakal meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alutsista dengan harga lebih terjangkau. "Investasi dilakukan dalam waktu relatif singkat, dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama atau compatible dengan satu lainnya," Pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon memaklumi rencana Kemenhan menyusun rencana induk pertahanan pada saat ini. Pasalnya, produsen cenderung menjual murah saat pagebluk selain Indonesia masih membutuhkannya. "Pak Menhan menyatakan, produsen di Eropa sekarang, mereka jual murah di tengah pandemi dan kita butuh. Inilah poin-poin yang jadi dasar kenapa rencana induk pertahanan disusun dan dirancang. Itu yang jadi pembahasan," katanya.
(dam)
tulis komentar anda