Sebut Khofifah Lebih Baik dari Risma, Bupati Alor Kehilangan Dukungan PDIP
Rabu, 02 Juni 2021 - 22:25 WIB
PDIP mencabut dukungan terhadap Bupati Alor Amon Jobo akibat perilakunya yang dianggap buruk. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - PDIP memutuskan mencabut dukungan terhadap Bupati Alor Amon Jobo. Hal ini menyusul adanya video Bupati Alor Amon Jobo yang mencaci maki Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Ketua DPRD Kabupaten Alor viral secara nasional.
Pencabutan dukungan tertuang dalam Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 ditandatangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Pencabutan ini dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 mengeluarkan surat rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018.
“Melalui Surat Pencabutan Dukungan ini, DPP juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di kab Alor,” kata Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira dalam siaran persnya, Rabu (2/6/2021).
Dia mengatakan bahwa perilaku bupati Alor yang mencaci maki menteri sosial dan ketua DPRD Alor sangat tidak pantas.
“Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat "jorok" disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati,” ujarnya
Anggota DPR Dapil Alor, Flores dan Lembata itu juga menyebut bahwa pola perilaku tidak pantas tersebut tampaknya sering berulang. Pasalnya perilaku ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel.
“Perilaku Amon Jobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali ini perlu menjadi perhatian semua pihak. (Ini) agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui berdasarkan potongan video yang beredar, Amon menyebut Risma tidak mengetahui aturan bagaimana penyaluran bantuan sosial. Bahkan dia membandingkan kerja Risma dengan kerja Khofifah saat menjadi Mensos.
“Pola PKH itu apa? Itu program pusat untuk keluarga harapan. Itu penanganan ada di pemerintah. Bagaimana dia bilang di DPR. Menteri bodoh betul. Masih baik ibu Khofifah. Pantas model begitu tempat itu korupsi, KPK tangkap lagi, Nanti saya suruh kasih tahu dia,” ujar Amon.
Pencabutan dukungan tertuang dalam Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 ditandatangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Pencabutan ini dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 mengeluarkan surat rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018.
“Melalui Surat Pencabutan Dukungan ini, DPP juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di kab Alor,” kata Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira dalam siaran persnya, Rabu (2/6/2021).
Baca Juga
Dia mengatakan bahwa perilaku bupati Alor yang mencaci maki menteri sosial dan ketua DPRD Alor sangat tidak pantas.
“Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat "jorok" disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati,” ujarnya
Anggota DPR Dapil Alor, Flores dan Lembata itu juga menyebut bahwa pola perilaku tidak pantas tersebut tampaknya sering berulang. Pasalnya perilaku ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel.
“Perilaku Amon Jobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali ini perlu menjadi perhatian semua pihak. (Ini) agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui berdasarkan potongan video yang beredar, Amon menyebut Risma tidak mengetahui aturan bagaimana penyaluran bantuan sosial. Bahkan dia membandingkan kerja Risma dengan kerja Khofifah saat menjadi Mensos.
“Pola PKH itu apa? Itu program pusat untuk keluarga harapan. Itu penanganan ada di pemerintah. Bagaimana dia bilang di DPR. Menteri bodoh betul. Masih baik ibu Khofifah. Pantas model begitu tempat itu korupsi, KPK tangkap lagi, Nanti saya suruh kasih tahu dia,” ujar Amon.
(muh)
tulis komentar anda