Polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK, Ini Saran dari Ketum Muhammadiyah
Senin, 31 Mei 2021 - 22:13 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. FOTO/DOK.MUHAMMADIYAH
JAKARTA - Tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai rangkaian dari proses alih status pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), terus menjadi polemik di masyarakat. Sebanyak 75 pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, tidak lolos dari tes tersebut.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan beberapa saran mengenai polemik tersebut. "Yang pertama perlu penguatan KPK oleh seluruh komponen pemerintahan dan komponen bangsa legislatif, eksekutif, yudikatif serta semua institusi negara itu harus mem-backup KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya begitu juga bagi komponen bangsa," kata Haedar Nashir dalam keterangannya dalam sebuah video, Senin (31/5/2021).
Penguatan, kata Haedar Nashir, juga perlu dilakukan KPK. Pimpinan dan pegawai KPK harus melakukan segala sesuatunya secara transparan, objektif dan terstandar. "Dan para pemimpin KPK harus membawa lembaga ini betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang otoritatif, berwibawa, punya integritas dan tentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi," katanya.
Baca juga: Usai Dilantik Jadi PNS, Pegawai KPK Akan Melalui Masa Orientasi
Haedar juga mengajak masyarakat untuk harus bersikap objektif, terbuka dan tidak ada politisasi baik menyangkut KPK maupun persoalan bangsa lainnya. "Karena politisasi akan membuat kita satu sama lain apriori dalam menyelesaikan persoalan," katanya.
Selain itu, Haedar juga meminta agar materi-materi dalam TWK tidak lagi dimunculkan baik untuk KPK atau lembaga dan kementerian lain. Hal tersebut dilakukan agar tidak menjadi sumber masalah yang berlarut.
"Sehingga tidak menjadi sumber permasalahan lagi tapi seraya dengan itu kami juga berharap bahwa ada objektivasi dari nilai-nilai Pancasila, nilai agama dan nilai luhur bangsa di dalam gerakan antikorupsi, sehingga gerakan antikorupsi itu juga punya kekuatan yang bersifat jangka panjang tidak hanya dalam usaha dalam penindakan tapi juga pencegahan," katanya.
Baca juga: Jika Pegawai KPK Lolos TWK Tak Ikuti Pelantikan ASN, Pakar: Mundur Saja
Selain polemik TWK, persoalan Palestina juga harus menjadi perhatian agar tidak menjadi persoalan yang dapat mencerai beraikan masyarakat bangsa Indonesia. "Dalam konteks ini maka jangan sampai persoalan KPK, persoalan Palestina dan lain-lain itu kemudian menjadi titik ketika kita menjadi bangsa yang cerai berai," katanya.
Maka dari itu, lanjut Haedar, perlu adanya dialog dan saling menerima masukan dan memperbaiki keadaan agar polemik atau permasalahan lainnya bisa diselesaikan. "Solusi, menjadi tawaran bagi kita semua agar masalah memang hadir untuk kita selesaikan bukan untuk diperdebatkan apalagi kita politisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing," katanya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan beberapa saran mengenai polemik tersebut. "Yang pertama perlu penguatan KPK oleh seluruh komponen pemerintahan dan komponen bangsa legislatif, eksekutif, yudikatif serta semua institusi negara itu harus mem-backup KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya begitu juga bagi komponen bangsa," kata Haedar Nashir dalam keterangannya dalam sebuah video, Senin (31/5/2021).
Penguatan, kata Haedar Nashir, juga perlu dilakukan KPK. Pimpinan dan pegawai KPK harus melakukan segala sesuatunya secara transparan, objektif dan terstandar. "Dan para pemimpin KPK harus membawa lembaga ini betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang otoritatif, berwibawa, punya integritas dan tentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi," katanya.
Baca juga: Usai Dilantik Jadi PNS, Pegawai KPK Akan Melalui Masa Orientasi
Haedar juga mengajak masyarakat untuk harus bersikap objektif, terbuka dan tidak ada politisasi baik menyangkut KPK maupun persoalan bangsa lainnya. "Karena politisasi akan membuat kita satu sama lain apriori dalam menyelesaikan persoalan," katanya.
Selain itu, Haedar juga meminta agar materi-materi dalam TWK tidak lagi dimunculkan baik untuk KPK atau lembaga dan kementerian lain. Hal tersebut dilakukan agar tidak menjadi sumber masalah yang berlarut.
"Sehingga tidak menjadi sumber permasalahan lagi tapi seraya dengan itu kami juga berharap bahwa ada objektivasi dari nilai-nilai Pancasila, nilai agama dan nilai luhur bangsa di dalam gerakan antikorupsi, sehingga gerakan antikorupsi itu juga punya kekuatan yang bersifat jangka panjang tidak hanya dalam usaha dalam penindakan tapi juga pencegahan," katanya.
Baca juga: Jika Pegawai KPK Lolos TWK Tak Ikuti Pelantikan ASN, Pakar: Mundur Saja
Selain polemik TWK, persoalan Palestina juga harus menjadi perhatian agar tidak menjadi persoalan yang dapat mencerai beraikan masyarakat bangsa Indonesia. "Dalam konteks ini maka jangan sampai persoalan KPK, persoalan Palestina dan lain-lain itu kemudian menjadi titik ketika kita menjadi bangsa yang cerai berai," katanya.
Maka dari itu, lanjut Haedar, perlu adanya dialog dan saling menerima masukan dan memperbaiki keadaan agar polemik atau permasalahan lainnya bisa diselesaikan. "Solusi, menjadi tawaran bagi kita semua agar masalah memang hadir untuk kita selesaikan bukan untuk diperdebatkan apalagi kita politisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing," katanya.
(abd)
tulis komentar anda