Ketua Komisi X : Guru Lebih Layak PNS daripada Pegawai Kementerian
Minggu, 30 Mei 2021 - 21:45 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Dok SINDONEWS
JAKARTA – Keputusan pemerintah mengundurkan jadwal pembukaan rekruitmen Aparatus Sipil Negara (ASN) tahun 2021 disayangkan banyak kalangan. Kendati demikian momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki pola rekruitmen ASN seperti pengarusutamaan pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kami mendesak agar ada perbaikan pola rekruitmen ASN di mana harus ada slot jalur PNS untuk guru serta memenuhi kuota peserta seleksi satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kemarin masih terisi di angka 500 ribuan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Minggu (30/5/2021). (Baca Juga:Pengumuman! Pendaftaran CPNS & PPPK 2021 Ditunda)
Huda menjelaskan dalam rekruitmen ASN 2021, ada beberapa kebijakan yang tidak pro-guru. Pertama baru pertamakalinya dalam sejarah rekruitmen ASN guru tidak diperbolehkan untuk ikut seleksi jalur CPNS. Semua guru diarahkan untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK. Kedua polemik pembiayaan satu juta guru honorer menjadi PPPK antara pemerintah pusat dan daerah yang belum tuntas. Akibatnya pemerintah daerah ragu-ragu dalam mengajukan formasi guru honorer. “Dari satu juta slot yang harusnya diusulkan, pemerintah daerah hanya mengajukan sekitar 513.000 guru honorer. Akibatnya banyak guru honorer yang tidak bisa diangkat sebagai ASN padahal kesempatannya ada,” katanya. (Baca Juga:Mau Daftar CPNS? Siap-Siap Deh, Akhir Mei Dibuka)
“Kami mendesak agar ada perbaikan pola rekruitmen ASN di mana harus ada slot jalur PNS untuk guru serta memenuhi kuota peserta seleksi satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kemarin masih terisi di angka 500 ribuan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Minggu (30/5/2021). (Baca Juga:Pengumuman! Pendaftaran CPNS & PPPK 2021 Ditunda)
Huda menjelaskan dalam rekruitmen ASN 2021, ada beberapa kebijakan yang tidak pro-guru. Pertama baru pertamakalinya dalam sejarah rekruitmen ASN guru tidak diperbolehkan untuk ikut seleksi jalur CPNS. Semua guru diarahkan untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK. Kedua polemik pembiayaan satu juta guru honorer menjadi PPPK antara pemerintah pusat dan daerah yang belum tuntas. Akibatnya pemerintah daerah ragu-ragu dalam mengajukan formasi guru honorer. “Dari satu juta slot yang harusnya diusulkan, pemerintah daerah hanya mengajukan sekitar 513.000 guru honorer. Akibatnya banyak guru honorer yang tidak bisa diangkat sebagai ASN padahal kesempatannya ada,” katanya. (Baca Juga:Mau Daftar CPNS? Siap-Siap Deh, Akhir Mei Dibuka)
Lihat Juga :