Pilpres 2024 Cuma Diikuti Dua Pasangan Calon Cenderung Perkokoh Oligarki Politik
Sabtu, 29 Mei 2021 - 10:16 WIB
Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menginginkan agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon. Menurutnya, dengan hanya dua pasangan calon, akan membuat pelaksanaan kontestasi lima tahunan lebih efektif.
Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi, harapan Hasto Kristiyanto agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan boleh-boleh saja dalam konteks bahwa setiap orang boleh berpendapat.
"Namun dalam pandangan saya, perlu diperhatikan aspirasi politik dan dinamika politik yang berkembang. Misalnya, apakah dua pasangan capres tersebut sudah mampu mengakomodir arus besar aspirasi rakyat? Atau dua pasangan capres tersebut hanya representasi oligarkis? Apalagi misalnya, dua pasangan tersebut hanya dibuat untuk memudahkan pengaturan 'kawanan politik' tertentu, atau memudahkan kelompok bisnis tertentu untuk 'berinvestasi'?" jelas Robi kepada SINDOnews, Sabtu (29/5/2021).
Robi mengatakan, berbagai riset tentang hal itu memperlihatkan bahwa jauh lebih stabil saat kontestasi politik itu diikuti oleh lebih dari dua pasang calon dibanding hanya dua pasang. "Lebih dari dua pasang calon bisa berdampak pada terurainya potensi konflik politik. Apalagi kalau ideologi masih menjadi tema pertarungan," ujarnya.
Menurut Robi, lebih dari dua calon juga membuat sistem politik terlihat lebih akomodatif. Dalam konteks Indonesia saat ini, pilihan dua pasang capres juga akan cenderung memperkokoh oligarki politik. "Bahasa gaulnya, masyarakat sudah jenuh dengan fenomena 4L (Lu Lagi Lu Lagi). Kalau lihat survei capres kan terlihat bagaimana munculnya nama-nama lain yang di luar dari 'kawanan politik' tertentu."
Karena itu, Robi melihat bahwa publik mulai menghendaki adanya perubahan kepemimpinan nasional. Apakah dua pasang capres mampu mengakomodir ini? Kalau salah satu pasangnya ada nama-nama lain, mungkin saja pola dua pasang capres tersebut terwujud. Pertanyaannya, apakah PKS dan Demokrat mau mengusung nama-nama lain tersebut?
"Jadi, kata kuncinya adalah formasi pasangan capres akan terbentuk mengikuti aspirasi rakyat yang berkembang, bukan aspirasi elite tertentu," kata Robi.
Lihat Juga: PDIP Anggap Janggal Hakim PTUN Tak Menerima Gugatan Pencalonan Gibran: Kita Menang Dismissal
Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi, harapan Hasto Kristiyanto agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan boleh-boleh saja dalam konteks bahwa setiap orang boleh berpendapat.
"Namun dalam pandangan saya, perlu diperhatikan aspirasi politik dan dinamika politik yang berkembang. Misalnya, apakah dua pasangan capres tersebut sudah mampu mengakomodir arus besar aspirasi rakyat? Atau dua pasangan capres tersebut hanya representasi oligarkis? Apalagi misalnya, dua pasangan tersebut hanya dibuat untuk memudahkan pengaturan 'kawanan politik' tertentu, atau memudahkan kelompok bisnis tertentu untuk 'berinvestasi'?" jelas Robi kepada SINDOnews, Sabtu (29/5/2021).
Robi mengatakan, berbagai riset tentang hal itu memperlihatkan bahwa jauh lebih stabil saat kontestasi politik itu diikuti oleh lebih dari dua pasang calon dibanding hanya dua pasang. "Lebih dari dua pasang calon bisa berdampak pada terurainya potensi konflik politik. Apalagi kalau ideologi masih menjadi tema pertarungan," ujarnya.
Menurut Robi, lebih dari dua calon juga membuat sistem politik terlihat lebih akomodatif. Dalam konteks Indonesia saat ini, pilihan dua pasang capres juga akan cenderung memperkokoh oligarki politik. "Bahasa gaulnya, masyarakat sudah jenuh dengan fenomena 4L (Lu Lagi Lu Lagi). Kalau lihat survei capres kan terlihat bagaimana munculnya nama-nama lain yang di luar dari 'kawanan politik' tertentu."
Karena itu, Robi melihat bahwa publik mulai menghendaki adanya perubahan kepemimpinan nasional. Apakah dua pasang capres mampu mengakomodir ini? Kalau salah satu pasangnya ada nama-nama lain, mungkin saja pola dua pasang capres tersebut terwujud. Pertanyaannya, apakah PKS dan Demokrat mau mengusung nama-nama lain tersebut?
"Jadi, kata kuncinya adalah formasi pasangan capres akan terbentuk mengikuti aspirasi rakyat yang berkembang, bukan aspirasi elite tertentu," kata Robi.
Lihat Juga: PDIP Anggap Janggal Hakim PTUN Tak Menerima Gugatan Pencalonan Gibran: Kita Menang Dismissal
(zik)
tulis komentar anda