DPR Minta Polisi Turun Tangan Usut Kebocoran 279 Juta Data Penduduk

JAKARTA - Wakil Ketua DPR , Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal isu kebocoran data penduduk Indonesia yang belakangan menjadi topik hangat di masyarakat. Dia meminta aparat penegak hukum untuk bertindak.

"Saya pikir soal data kebocoran data sebanyak 279 juta itu perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan apabila dugaan itu benar adanya maka kebocoran itu sangat disayangkan. Mengingat, kata dia, kerahasiaan itu khawatir bisa jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berwenang.



"Oleh karena itu, saya minta segera aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan melalukan tindakan preventif secepatnya agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat banyak," tegas dia.

Dikabarkan sebelumnya, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga telah bocor dan dijual di forum online termasuk data orang yang telah meninggal dunia.

Informasi ini berdasarkan sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang pertama kali mengungkap kebocoran data tersebut. Data bocor itu meliputi informasi yang cukup lengkap dari para penduduk Indonesia.

Adapun informasi pribadi yang bocor meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan jumlah gaji juga termasuk di dalamnya.

Sejauh ini belum diketahui data bocor ini berasal dari instansi mana. Namun, berdasarkan unggahan yang bagikan @nuicemedia, dugaan menyebutkan data yang bocor tersebut dari BPJS Kesehatan.

Untuk membuktikan kebenaran data dari 279 juta, si pengunggah data bahkan memberikan sampel berisi 1 juta data penduduk Indonesia. Sampel tersebut diunggah ke laman berbagi file bayfiles, anonfiles, dan mega.