Arogan Hadapi Kritik, Ngabalin Gerus Wibawa Jokowi
Sabtu, 15 Mei 2021 - 12:05 WIB
Pengamat Politik dari IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menilai tindakan Ali Mochtar Ngabalin yang arogan menggerus wibawa Presiden Jokowi. Foto/iNews
JAKARTA - Ucapan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas berotak sungsang dinilai menggerus wibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Sebab, Ngabalin merupakan pejabat lingkaran Istana Kepresidenan.
Maka itu, tindakan Ngabalin yang membalas kritikan Busyro dengan menyebut Ketua PP Muhammadiyah itu berotak sungsang terus menuai kritik. "Saya kira secara etik seorang pejabat lingkaran Istana tak boleh kemudian emosional, apalagi arogan menghadapi kritik dengan menyebut seorang tokoh berotak sungsang," ujar Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Sabtu (15/5/2021).
Menurut Arif, Presiden Jokowi perlu menertibkan dan memperingatkan Ngabalin tersebut. "Karena jika tidak, justru menggerus wibawa Presiden. Komunikasi yang dialogis dan menjunjung adab tentu lebih elegan dan menjaga marwah Istana," tegasnya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas mengkritik penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Busyro menyebut riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian, kritikan Busyro tersebut dibalas oleh Ngabalin. Melalui akun Instagramnya, Ngabalin menyebut Busyro Muqoddas berotak sungsang sambil melampirkan tangkapan layar berita online berjudul "Ketua Muhammadiyah: KPK Tamat di Tangan Presiden Jokowi." Baca juga: Sebut Busyro Berotak Sungsang, Feri Amsari: Ngabalin Melarikan Diri dari Substansi
"Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan Persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini. Cocoknya Mas Busyro membuat LSM antikorupsi atau masuk parpol sekalian. Rasanya Anda tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah," ucap Ngabalin dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (14/5/2021).
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
Maka itu, tindakan Ngabalin yang membalas kritikan Busyro dengan menyebut Ketua PP Muhammadiyah itu berotak sungsang terus menuai kritik. "Saya kira secara etik seorang pejabat lingkaran Istana tak boleh kemudian emosional, apalagi arogan menghadapi kritik dengan menyebut seorang tokoh berotak sungsang," ujar Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Sabtu (15/5/2021).
Baca Juga
Menurut Arif, Presiden Jokowi perlu menertibkan dan memperingatkan Ngabalin tersebut. "Karena jika tidak, justru menggerus wibawa Presiden. Komunikasi yang dialogis dan menjunjung adab tentu lebih elegan dan menjaga marwah Istana," tegasnya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas mengkritik penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Busyro menyebut riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian, kritikan Busyro tersebut dibalas oleh Ngabalin. Melalui akun Instagramnya, Ngabalin menyebut Busyro Muqoddas berotak sungsang sambil melampirkan tangkapan layar berita online berjudul "Ketua Muhammadiyah: KPK Tamat di Tangan Presiden Jokowi." Baca juga: Sebut Busyro Berotak Sungsang, Feri Amsari: Ngabalin Melarikan Diri dari Substansi
"Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan Persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini. Cocoknya Mas Busyro membuat LSM antikorupsi atau masuk parpol sekalian. Rasanya Anda tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah," ucap Ngabalin dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (14/5/2021).
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(kri)
tulis komentar anda