Larangan Mudik Dinilai Tidak Efektif, Ini Penyebabnya
Kamis, 06 Mei 2021 - 22:16 WIB
Petugas Kepolisian lalu lintas melakukan pemeriksaan saat penyekatan kendaraan dengan tujuan mudik di tol Cikampek KM. 31, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021) dini hari. Foto/Arif Julianto
JAKARTA - Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai larangan mudik tahun 2021 tidak efektif dan berujung gagal. Inkonsistensi pemerintah jadi penyebabnya.
"Ini tidak efektif karena kebijakan pemerintah soal pengendalian Covid-19 selama ini tidak konsisten. Publik melihat selama larangan mudik tidak disertai larangan tegas lainnya seperti larangan warga asing masuk Indonesia maka larangan mudik tahun 2021 ini akan gagal," ujarnya dalam rilis yang diterima SINDOnews, Kamis (6/5/2021).
Menurut mantan ketua BEM UI ini, seberapa banyak pun petugas diturunkan, larangan mudik akan ditolak rakyat. Menurutnya, rakyat nekat mudik karena mereka melihat sudah tidak ada alasan lagi mobilisasi dibatasi. "Pusat belanja tidak dilarang, wisata lokal dibuka. Ini adalah kegagalan komunikasi publik pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Narasi Institute ini.
Dia menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi publik yang lebih konsisten. "Jangan salahkan rakyat, tapi salahkan komunikasi publik pemerintah yang tidak konsisten karena pembatasan pergerakan orang tanpa kriteria yang pasti dan terkesan main-main," tandasnya.
"Ini tidak efektif karena kebijakan pemerintah soal pengendalian Covid-19 selama ini tidak konsisten. Publik melihat selama larangan mudik tidak disertai larangan tegas lainnya seperti larangan warga asing masuk Indonesia maka larangan mudik tahun 2021 ini akan gagal," ujarnya dalam rilis yang diterima SINDOnews, Kamis (6/5/2021).
Menurut mantan ketua BEM UI ini, seberapa banyak pun petugas diturunkan, larangan mudik akan ditolak rakyat. Menurutnya, rakyat nekat mudik karena mereka melihat sudah tidak ada alasan lagi mobilisasi dibatasi. "Pusat belanja tidak dilarang, wisata lokal dibuka. Ini adalah kegagalan komunikasi publik pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Narasi Institute ini.
Dia menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi publik yang lebih konsisten. "Jangan salahkan rakyat, tapi salahkan komunikasi publik pemerintah yang tidak konsisten karena pembatasan pergerakan orang tanpa kriteria yang pasti dan terkesan main-main," tandasnya.
(zik)
tulis komentar anda