Suap THR di Kemendikbud, Nadiem: Tak Ada Toleransi Terhadap Pelanggaran
Jum'at, 22 Mei 2020 - 15:09 WIB
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Kemendikbud pada Rabu, 20 Mei 2020.
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Kemendikbud pada Rabu, 20 Mei 2020. (Baca juga: KPK-Itjen Kemendikbud Tangkap Tangan Pejabat UNJ)
“Integritas merupakan hal utama sehingga tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran prinsip tersebut. Setiap pejabat di lingkungan Kemendikbud harus memegang teguh integritas dan menjalankan aktivitas sesuai peraturan dan tata kelola yang baik,” ujar Nadiem dalam keterangan resmi Kemendikbud, Jumat (22/5/2020).
Nadiem menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan untuk memastikan setiap aktivitas di lingkungannya berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan pemantauannya, sejauh ini tidak ada penyelenggara negara yang terlibat dalam OTT tersebut. ”Terkait OTT tersebut tidak ada penyelenggara negara yang terlibat sejauh ini. Kami terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mendalami persoalan ini,” imbuh mantan bos Go Jek tersebut. (Baca juga: Kasus Pejabat UNJ Diserahkan KPK ke Polisi, Ini Alasannya)
Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Rabu, 20 Mei 2020 lalu. Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto mengatakan, OTT tersebut berawal dari informasi yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.
“Integritas merupakan hal utama sehingga tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran prinsip tersebut. Setiap pejabat di lingkungan Kemendikbud harus memegang teguh integritas dan menjalankan aktivitas sesuai peraturan dan tata kelola yang baik,” ujar Nadiem dalam keterangan resmi Kemendikbud, Jumat (22/5/2020).
Nadiem menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan untuk memastikan setiap aktivitas di lingkungannya berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan pemantauannya, sejauh ini tidak ada penyelenggara negara yang terlibat dalam OTT tersebut. ”Terkait OTT tersebut tidak ada penyelenggara negara yang terlibat sejauh ini. Kami terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mendalami persoalan ini,” imbuh mantan bos Go Jek tersebut. (Baca juga: Kasus Pejabat UNJ Diserahkan KPK ke Polisi, Ini Alasannya)
Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Rabu, 20 Mei 2020 lalu. Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto mengatakan, OTT tersebut berawal dari informasi yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.
Lihat Juga :