Jokowi Diingatkan Reshuffle Kabinet Jangan Jadi Ajang Politik Balas Budi
Selasa, 27 April 2021 - 09:06 WIB
Direktur Riset IPS, Arman Salam menyatakan, bicara reshuffle kabinet maka kita hanya bisa beropini, sepenuhnya mutlak hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam menyatakan, bicara reshuffle kabinet maka kita hanya bisa beropini, sepenuhnya mutlak hak prerogatif Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden.
"Trio isu yang menggerus pamor pemerintahan Jokowi berada dalam leading sector ekonomi yaitu harga kebutuhan pokok yang dinilai tinggi dan turunnya daya beli masyarakat, harga BBM yang juga dinilai tinggi, serta pengangguran yang terus meningkat akibat pandemi. Tiga isu itu berhasil membuat kinerja pemerintahan terjungkal dimata publik," bebernya.
Arman menganggap, pemerintah harus segera berbenah agar pesonanya kembali merona. Ia menilai, kementerian investasi dipandang sebuah langkah yang tepat dalam rangka percepatan pertumbuhan investasi yang diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja yang luas.
"Tinggal bagaimana upaya pemerintah bisa mendorong kementerian yang membidangi urusan kebutuhan pokok bisa menekan dan melakukan distribusi yang lebih luas dan kontinue. Kemudian pembenahan terhadap rangkaian penyediaan bahan bakar supaya bisa menekan efisiensi yang diharapkan dapat menekan harga," ujarnya.
Lebih lanjut Arman memandang, jika langkah pemerintah lambat dan tidak tepat dalam melakukan pembenahan, maka akan sulit bagi pemerintah mendapatkan kepercayaan publik atas kinerjanya, karena pandemi Covid-19 terus menekan masyarakat dan pengusaha semakin sulit dan terpojok.
"Yang tidak kalah penting reshuffle jangan dijadikan sebagai alat balas budi tim sukses atau partai pendukung, tapi memang benar benar sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden atas ketidak mampuan pembantunya dalam memaksimalkan kerja sebagai pelayan masyarakat," pungkas dia.
"Trio isu yang menggerus pamor pemerintahan Jokowi berada dalam leading sector ekonomi yaitu harga kebutuhan pokok yang dinilai tinggi dan turunnya daya beli masyarakat, harga BBM yang juga dinilai tinggi, serta pengangguran yang terus meningkat akibat pandemi. Tiga isu itu berhasil membuat kinerja pemerintahan terjungkal dimata publik," bebernya.
Arman menganggap, pemerintah harus segera berbenah agar pesonanya kembali merona. Ia menilai, kementerian investasi dipandang sebuah langkah yang tepat dalam rangka percepatan pertumbuhan investasi yang diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja yang luas.
"Tinggal bagaimana upaya pemerintah bisa mendorong kementerian yang membidangi urusan kebutuhan pokok bisa menekan dan melakukan distribusi yang lebih luas dan kontinue. Kemudian pembenahan terhadap rangkaian penyediaan bahan bakar supaya bisa menekan efisiensi yang diharapkan dapat menekan harga," ujarnya.
Lebih lanjut Arman memandang, jika langkah pemerintah lambat dan tidak tepat dalam melakukan pembenahan, maka akan sulit bagi pemerintah mendapatkan kepercayaan publik atas kinerjanya, karena pandemi Covid-19 terus menekan masyarakat dan pengusaha semakin sulit dan terpojok.
"Yang tidak kalah penting reshuffle jangan dijadikan sebagai alat balas budi tim sukses atau partai pendukung, tapi memang benar benar sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden atas ketidak mampuan pembantunya dalam memaksimalkan kerja sebagai pelayan masyarakat," pungkas dia.
(maf)
tulis komentar anda