Ketimbang Bikin Resah, Kemendikbud Diminta Tarik Semua Kamus Sejarah
Jum'at, 23 April 2021 - 10:06 WIB
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Himmatul Aliyah. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Kendati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui keteledoran mereka dalam hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Sumitro Djojohadikusumo dalam Kamus Sejarah, faktanya, Kamus Sejarah Jilid I dan II itu masih ditemukan diperjualbelikan secara daring.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Himmatul Aliyah meminta agar semua Kamus Sejarah itu ditarik peredarannya oleh Kemendikbud, karena hal ini meresahkan masyarakat khususnya di dunia pendidikan.
"Sebaiknya pemerintah segera menarik buku tersebut dan melakukan revisi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Himmatul saat dihubungi, Jumat (23/4/2021). (Baca juga: PKS Duga Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 dan 2 Sudah Beredar di Olshop )
Menurut Ketua DPP Partai Gerindra ini, kesalahan ini tidak perlu terjadi di lembaga sekelas Kemendikbud, apalagi sejarah ini sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan suatu bangsa. "Karena bisa saja dinilai oleh publik seperti bertendensi pembelokan sejarah," ujarnya.Baca juga: Kecewa, PBNU Siap Dukung Nadiem Sempurnakan Kamus Sejarah Indonesia
Dia menilai, alasan teledor atau lupa yang disampaikan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud, yang tidak memasukkan tokoh pergerakan Indonesia tersebut sangat tidak masuk akal.
"Karena suatu karya ilmiah tentunya sebelum sampai menjadi konsumsi publik harus ada proses perencanaan, riset, editing, koreksi, cek ricek dan lain-lainnya," kata Himmatul.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Himmatul Aliyah meminta agar semua Kamus Sejarah itu ditarik peredarannya oleh Kemendikbud, karena hal ini meresahkan masyarakat khususnya di dunia pendidikan.
"Sebaiknya pemerintah segera menarik buku tersebut dan melakukan revisi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Himmatul saat dihubungi, Jumat (23/4/2021). (Baca juga: PKS Duga Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 dan 2 Sudah Beredar di Olshop )
Menurut Ketua DPP Partai Gerindra ini, kesalahan ini tidak perlu terjadi di lembaga sekelas Kemendikbud, apalagi sejarah ini sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan suatu bangsa. "Karena bisa saja dinilai oleh publik seperti bertendensi pembelokan sejarah," ujarnya.Baca juga: Kecewa, PBNU Siap Dukung Nadiem Sempurnakan Kamus Sejarah Indonesia
Dia menilai, alasan teledor atau lupa yang disampaikan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud, yang tidak memasukkan tokoh pergerakan Indonesia tersebut sangat tidak masuk akal.
"Karena suatu karya ilmiah tentunya sebelum sampai menjadi konsumsi publik harus ada proses perencanaan, riset, editing, koreksi, cek ricek dan lain-lainnya," kata Himmatul.
(dam)
tulis komentar anda