Soal Ibu Kota Baru, Fadli Zon: Hari Gini Masih Mikir Pindah?
Minggu, 18 April 2021 - 13:34 WIB
Anggota DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik sikap pemerintah yang tetap akan melakukan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Anggota DPR ini menilai semestinya pemerintah memprioritaskan tentang cara mengatasi pandemi Covid-19, melakukan perbaikan di bidang ekonomi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu diungkapkan Fadli di lini masa akun Twitternya, @Fadlizon, Minggu (18/4/2021) menanggapi pemberitaan tentang pemindahan ibu kota.
"Hari gini masih mikir pindah ibu kota baru. Prioritas harusnya atasi pandemi, perbaiki ekonomi dan jaga keutuhan NKRI," cuit Fadli Zon.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan alasan fundamental pemerintah menetapkan kebijakan pemindahan Ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satu sebab adalah pembangunan Jawa Sentris yang beberapa dekade lamanya menjadi konsentrasi pemerintah terdahulu.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, langkah pemindahan Ibu Kota adalah afirmatif dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, pemerataan ekonomi antara Barat dan Timur dianggap masih timpang.
"Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” ujarnya dalam Webinar, Jumat 16 April 2021.
Dalam catatan Kemenkeu, 80% Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan jika kawasan Indonesia Timur belum secara maksimal memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga perbankan, secara dominan masih berasal dari kawasan Pulau Jawa. Khusus untuk DKI Jakarta saja, persentase DPK berada di angka 91% atau setara Rp6.737 triliun.
Mengenai pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) baru ini berasal dari tiga sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.
Anggota DPR ini menilai semestinya pemerintah memprioritaskan tentang cara mengatasi pandemi Covid-19, melakukan perbaikan di bidang ekonomi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu diungkapkan Fadli di lini masa akun Twitternya, @Fadlizon, Minggu (18/4/2021) menanggapi pemberitaan tentang pemindahan ibu kota.
"Hari gini masih mikir pindah ibu kota baru. Prioritas harusnya atasi pandemi, perbaiki ekonomi dan jaga keutuhan NKRI," cuit Fadli Zon.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan alasan fundamental pemerintah menetapkan kebijakan pemindahan Ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satu sebab adalah pembangunan Jawa Sentris yang beberapa dekade lamanya menjadi konsentrasi pemerintah terdahulu.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, langkah pemindahan Ibu Kota adalah afirmatif dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, pemerataan ekonomi antara Barat dan Timur dianggap masih timpang.
"Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” ujarnya dalam Webinar, Jumat 16 April 2021.
Dalam catatan Kemenkeu, 80% Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan jika kawasan Indonesia Timur belum secara maksimal memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga perbankan, secara dominan masih berasal dari kawasan Pulau Jawa. Khusus untuk DKI Jakarta saja, persentase DPK berada di angka 91% atau setara Rp6.737 triliun.
Mengenai pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) baru ini berasal dari tiga sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.
(dam)
tulis komentar anda