Reshuffle Kabinet Juga Menyasar Moeldoko?
Kamis, 15 April 2021 - 12:19 WIB
Kinerja Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dinilai bisa saja yang termasuk dievaluasi jika reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan nantinya. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kinerja Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dinilai bisa saja yang termasuk dievaluasi jika reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan nantinya. Manuver politik Moeldoko dalam kisruh internal Partai Demokrat dinilai menjadi alasannya.
"Ada satu alasan politis yang bisa membuat reshuffle masuk akal, yaitu kasus manuver politik KSP Moeldoko," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan kepada SINDOnews, Kamis (15/4/2021). Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, Sekjen PAN Sebut Pemerintah Melakukan Etika Politik yang Baik
Djayadi mengatakan bagaimanapun manuver Moeldoko menimbulkan persepsi negatif terhadap Presiden Jokowi atau Istana Kepresidenan. Menurut Djayadi, perhitungan politik dan hukum Moeldoko juga tampaknya meleset.
Karena, kata Djayadi, secara hukum langkah Moeldoko mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu tidak dibenarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang merupakan teman satu tim KSP. "Jadi reshuffle bisa saja melakukan evaluasi terhadap Moeldoko," kata Djayadi.
"Ada satu alasan politis yang bisa membuat reshuffle masuk akal, yaitu kasus manuver politik KSP Moeldoko," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan kepada SINDOnews, Kamis (15/4/2021). Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, Sekjen PAN Sebut Pemerintah Melakukan Etika Politik yang Baik
Djayadi mengatakan bagaimanapun manuver Moeldoko menimbulkan persepsi negatif terhadap Presiden Jokowi atau Istana Kepresidenan. Menurut Djayadi, perhitungan politik dan hukum Moeldoko juga tampaknya meleset.
Karena, kata Djayadi, secara hukum langkah Moeldoko mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu tidak dibenarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang merupakan teman satu tim KSP. "Jadi reshuffle bisa saja melakukan evaluasi terhadap Moeldoko," kata Djayadi.
Lihat Juga :