Bongkar Pasang Kementerian, Biayanya Mahal dan Memakan Waktu Lama
Minggu, 11 April 2021 - 16:49 WIB
Bongkar pasang kementerian memerlukan biaya yang mahal dan prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. FOTO/IST
JAKARTA - Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengungkapkan bahwa bongkar pasang kementerian memerlukan biaya yang mahal dan prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Hal ini disampaikannya menyusul rencana pemerintah menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud dan membentuk Kementerian Investasi.
"Sangat mahal biayanya. Butuh waktu juga untuk prosesnya karena kan tidak hanya ganti nama dan menterinya saja. Lalu energi masyarakat yang habis. Itu berimplikasi sampai ke daerah juga," katanya saat dihubungi, Minggu (11/4/2021).
Dia mengatakan ketika terjadi penggabungan kementerian pasti ada restrukturisasi organisasi, di mana jajaran Deputi maupun jabatan lainnya di Kemenristek akan digabungkan dengan Dirjen di Kemendikbud. Lalu perlu dipikirkan juga mengenai nasib Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memang merupakan perintah undang-undang.
Baca juga: Pertanyakan Alasan Bongkar Pasang Kementerian, Pengamat: BKPM Nggak Cukup?
"Pasti struktur organisasi berubah. Ketika struktur organisasi berubah anggaran kan juga sudah diatur sedemikian rupa. Enggak bisa begitu saja. Nah ketika penggabungan ini pasti juga akan memerlukan waktu yang tidak cepat. Ketika kita ingat Dikti pindah kembali ke Kemendikbud butuh berapa bulan. Ini akan lebih dari itu karena tadi strukturnya besar. Karena pendidikan dengan ristek beda," katanya.
Selain itu, Lina juga mengatakan bahwa bongkar pasang ini juga berimplikasi pada bongkar pasang personel. Menurutnya, tidak mungkin orang-orang yang sudah menjabat di suatu organisasi diturunkan eselonnya.
"Lalu bagaimana orang-orang di dalam struktur ada perubahan budaya lagi. Menggabungkan sebuah lembaga itu pasti akan banyak yang harus dipersiapkan," katanya.
Baca juga: Jokowi Bikin 2 Kementerian Baru, Siap-siap Kabinet Dirombak Setelah Lebaran?
"Sangat mahal biayanya. Butuh waktu juga untuk prosesnya karena kan tidak hanya ganti nama dan menterinya saja. Lalu energi masyarakat yang habis. Itu berimplikasi sampai ke daerah juga," katanya saat dihubungi, Minggu (11/4/2021).
Dia mengatakan ketika terjadi penggabungan kementerian pasti ada restrukturisasi organisasi, di mana jajaran Deputi maupun jabatan lainnya di Kemenristek akan digabungkan dengan Dirjen di Kemendikbud. Lalu perlu dipikirkan juga mengenai nasib Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memang merupakan perintah undang-undang.
Baca juga: Pertanyakan Alasan Bongkar Pasang Kementerian, Pengamat: BKPM Nggak Cukup?
"Pasti struktur organisasi berubah. Ketika struktur organisasi berubah anggaran kan juga sudah diatur sedemikian rupa. Enggak bisa begitu saja. Nah ketika penggabungan ini pasti juga akan memerlukan waktu yang tidak cepat. Ketika kita ingat Dikti pindah kembali ke Kemendikbud butuh berapa bulan. Ini akan lebih dari itu karena tadi strukturnya besar. Karena pendidikan dengan ristek beda," katanya.
Selain itu, Lina juga mengatakan bahwa bongkar pasang ini juga berimplikasi pada bongkar pasang personel. Menurutnya, tidak mungkin orang-orang yang sudah menjabat di suatu organisasi diturunkan eselonnya.
"Lalu bagaimana orang-orang di dalam struktur ada perubahan budaya lagi. Menggabungkan sebuah lembaga itu pasti akan banyak yang harus dipersiapkan," katanya.
Baca juga: Jokowi Bikin 2 Kementerian Baru, Siap-siap Kabinet Dirombak Setelah Lebaran?
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda