Bursah Zarnubi Minta 2 Kubu Demokrat Legawa atas Keputusan Pemerintah
Kamis, 01 April 2021 - 16:47 WIB
Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi (tengah) bersama politikus Partai Golkar Zainuddin Amali dan Pemgamat Politik Siti Zuhro menjadi pembicara pada evaluasi enam bulan pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Minggu (19/04/2015). FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) pimpinan Moeldoko. Menurutnya, keputusan tersebut dapat mengakhiri konflik di tubuh Partai Demokrat .
Bursah yang hingga kini masih tercatat sebagai ketua umum Partai Bintang Refomasi (PBR) mengatakan, keputusan pemerintah yang bijak tersebut sangat baik bagi pembangunan demokrasi di Tanah Air.
Oleh karenanya, setelah keputusan tersebut, Bursah berharap kedua kubu yang sempat bersitegang dapat menerima keputusan pemerintah tersebut dengan legawa dan mengakhiri konflik yang terjadi dengan tetap menjaga diskursus publik yang sehat dan beradab.
Baca juga: Permohonan Moeldoko dkk Ditolak Kemenkumham, Ini Alasannya
"Saya ucapkan selamat kepada AHY yang secara politik telah memenangkan konflik yang terjadi. Tetaplah bersikap patriotik dalam memimpin partai. Ke depan sebaiknya tidak ada lagi pengurus partai yang saling mengejek dengan pihak lawan (Moeldoko)," kata Bursah di Jakarta, Kamis (1/4/2021).
Imbauan yang sama juga disampaikan Bursah kepada kubu Moeldoko. Bursah menyarankan agar Moeldoko tidak perlu lagi menjadikan Partai Demokrat sebagai wadah untuk berpolitik praktis. Bakat kepemimpinan Moeldoko, menurut Bursah, sebaiknya disalurkan melalui partai politik baru dengan platform yang baru.
"Saya menantang Pak Moeldoko untuk bergabung bersama kami dan para aktivis muda membuat partai baru dengan platform baru yang lebih berpihak kepada rakyat dan pemberdayaan sektor pertanian, UMKM dan perburuhan. Itu jalur legal konstitusional yang lebih bermartabat," kata Bursah.
Baca juga: Ditolak Kemenkumham, Moeldoko dkk Disarankan Bikin Partai Baru
"Jika Pak Moeldoko setuju, kami siap berdialog sambil ngopi-ngopi membicarakan partai baru ini," kata Bursah.
Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM telah mengumumkan menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Rabu (31/3/2021). Dengan demikian, Partai Demokrat yang sah dan diakui pemerintah adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AYH).
Bursah yang hingga kini masih tercatat sebagai ketua umum Partai Bintang Refomasi (PBR) mengatakan, keputusan pemerintah yang bijak tersebut sangat baik bagi pembangunan demokrasi di Tanah Air.
Oleh karenanya, setelah keputusan tersebut, Bursah berharap kedua kubu yang sempat bersitegang dapat menerima keputusan pemerintah tersebut dengan legawa dan mengakhiri konflik yang terjadi dengan tetap menjaga diskursus publik yang sehat dan beradab.
Baca juga: Permohonan Moeldoko dkk Ditolak Kemenkumham, Ini Alasannya
"Saya ucapkan selamat kepada AHY yang secara politik telah memenangkan konflik yang terjadi. Tetaplah bersikap patriotik dalam memimpin partai. Ke depan sebaiknya tidak ada lagi pengurus partai yang saling mengejek dengan pihak lawan (Moeldoko)," kata Bursah di Jakarta, Kamis (1/4/2021).
Imbauan yang sama juga disampaikan Bursah kepada kubu Moeldoko. Bursah menyarankan agar Moeldoko tidak perlu lagi menjadikan Partai Demokrat sebagai wadah untuk berpolitik praktis. Bakat kepemimpinan Moeldoko, menurut Bursah, sebaiknya disalurkan melalui partai politik baru dengan platform yang baru.
"Saya menantang Pak Moeldoko untuk bergabung bersama kami dan para aktivis muda membuat partai baru dengan platform baru yang lebih berpihak kepada rakyat dan pemberdayaan sektor pertanian, UMKM dan perburuhan. Itu jalur legal konstitusional yang lebih bermartabat," kata Bursah.
Baca juga: Ditolak Kemenkumham, Moeldoko dkk Disarankan Bikin Partai Baru
"Jika Pak Moeldoko setuju, kami siap berdialog sambil ngopi-ngopi membicarakan partai baru ini," kata Bursah.
Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM telah mengumumkan menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Rabu (31/3/2021). Dengan demikian, Partai Demokrat yang sah dan diakui pemerintah adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AYH).
(abd)
tulis komentar anda